JAKARTA – Investigasi.In – Upaya pembenahan layanan pertanahan terus diperkuat oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan seiring dengan langkah reformasi birokrasi yang tengah dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi fokus utama agar masyarakat memperoleh layanan pertanahan yang lebih cepat, transparan, dan memberikan kepastian hukum. Penguatan komitmen tersebut semakin terlihat setelah Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, melantik 130 pejabat baru di lingkungan Kementerian ATR/BPN pada 4 Juni 2026. Pelantikan tersebut dinilai sebagai bagian dari strategi nasional untuk mempercepat transformasi pelayanan pertanahan sekaligus meningkatkan profesionalisme aparatur negara dalam melayani masyarakat. Dalam berbagai kesempatan, Nusron Wahid menekankan bahwa jabatan yang diemban harus diwujudkan melalui kinerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Aparatur pertanahan dituntut mampu menghadirkan pelayanan yang efektif, akuntabel, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan. Di tingkat daerah, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan terus mengakselerasi modernisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi digital. Berbagai sistem berbasis elektronik dikembangkan untuk mendukung proses administrasi pertanahan yang lebih efisien, mulai dari pengelolaan data hingga pelayanan sertifikasi tanah. Langkah tersebut juga sejalan dengan agenda strategis Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta dalam menyelaraskan target kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Melalui koordinasi yang berkelanjutan, setiap satuan kerja didorong untuk menerapkan inovasi yang mampu memangkas waktu penyelesaian layanan tanpa mengabaikan aspek ketelitian dan kepastian hukum. Selain penguatan sistem pelayanan, pemerintah terus mendorong implementasi sertifikat elektronik sebagai bagian dari transformasi digital di sektor pertanahan. Kehadiran layanan berbasis teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan data, meminimalkan potensi sengketa, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi pemilik hak atas tanah.
Tidak hanya berfokus pada aspek administratif, program reformasi agraria dan penataan pertanahan juga tetap menjadi prioritas nasional.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk menciptakan pemerataan akses terhadap sumber daya agraria, mendukung pembangunan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pengamat kebijakan publik menilai, keberhasilan reformasi layanan pertanahan sangat bergantung pada konsistensi penerapan sistem yang transparan dan integritas aparatur di lapangan. Digitalisasi layanan dinilai dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pertanahan.
Dengan berbagai langkah pembenahan yang terus dilakukan, Kantor Pertanahan Jakarta Selatan diharapkan mampu menjadi contoh penyelenggara layanan publik yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Transformasi pelayanan pertanahan kini tidak lagi sekadar agenda institusional, melainkan bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik, demi menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh masyarakat.
