INVESTIGASI.IN
DPR RI memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset masih terus berjalan di Komisi III DPR RI.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati mengatakan pembahasan dilakukan dengan mendengarkan berbagai aspirasi melalui rapat dengar pendapat umum (RDPU) sebagai bagian dari prinsip meaningful participation atau partisipasi bermakna.
Menurut Sari, proses pembahasan membutuhkan kehati-hatian karena RUU tersebut memuat sejumlah persoalan yang kompleks. Ia menegaskan DPR tidak bermaksud memperlambat pengesahan, melainkan memastikan aturan yang nantinya disahkan tidak justru menimbulkan persoalan bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut RUU Perampasan Aset ditargetkan dapat disahkan paling lambat Desember 2026.
Pemerintah juga menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pengesahan RUU Perampasan Aset disegerakan. Namun, karena RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR, pemerintah masih menunggu proses pembahasan di parlemen sebelum membahas substansinya bersama DPR.Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menangguhkan sementara atau membantarkan penahanan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang akrab disapa Gus Yaqut.
Langkah hukum tersebut diambil setelah tersangka dilaporkan mengalami gangguan kesehatan parah pada saluran pencernaan yang mengharuskannya dilarikan ke rumah sakit.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pembantaran ini didasarkan pada rekomendasi resmi tim dokter demi pemenuhan hak kesehatan dasar tersangka sehingga Yaqut kini harus menjalani rawat inap intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur.
Pihak keluarga membenarkan bahwa kondisi kesehatan mantan Menteri Agama tersebut menurun drastis dalam beberapa minggu terakhir selama berada di dalam tahanan. Yaqut dilaporkan kerap mengeluhkan mual, sakit perut hebat, hingga mengalami demam tinggi.
Setelah melalui rangkaian pemeriksaan medis mendalam dan pemindaian di Rumah Sakit Polri, tim dokter spesialis menemukan adanya indikasi medis serius yang memerlukan tindakan operasi segera.
Mengingat pentingnya kepastian hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah mendesak pihak rumah sakit agar proses tindakan medis dan pemulihan dapat dipercepat agar tidak menghambat jalannya proses penyidikan.
Sementara itu, istri Yaqut, Eny Retno, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pihak lembaga antirasuah atas dikabulkannya permohonan pembantaran ini sehingga suaminya dapat fokus memulihkan diri.
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa penangguhan ini bersifat sementara dan sisa masa penahanan tersangka akan dihentikan hitungannya selama ia dirawat.
Status hukum Yaqut tidak berubah dan penjagaan ketat dari tim penyidik tetap diberlakukan di area rumah sakit selama proses perawatan berlangsung.
Sebagai informasi, Yaqut sebelumnya resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak dua belas Maret dua ribu dua puluh enam terkait dugaan kasus korupsi pengalokasian dan pengaturan kuota haji khusus tambahan tahun dua ribu dua puluh empat.
Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan bahwa meski penahanan fisik ditangguhkan untuk sementara waktu, proses penyidikan untuk mendalami keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus kuota haji ini dipastikan tetap berjalan secara efektif, profesional, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.Di era demokrasi modern, institusi kepolisian dituntut semakin transparan, akuntabel, dan efisien dalam pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, keterlibatan profesional sipil yang memiliki keahlian di bidang manajemen publik, hukum tata negara, keuangan, teknologi, maupun psikologi organisasi dapat menjadi katalis percepatan reformasi kelembagaan.
Praktik semacam ini bukanlah hal baru. Berbagai negara demokrasi maju telah menerapkan mekanisme keterlibatan sipil dalam fungsi-fungsi non-operasional kepolisian. Di Amerika Serikat, misalnya, dikenal konsep civilian oversight, sementara di Inggris sejumlah posisi kebijakan dan pengawasan juga melibatkan unsur sipil guna menjaga keseimbangan, objektivitas, dan efektivitas institusi.
Aris.t
