INVESTIGASI.IN | BANYUWANGI -30-2026 -Pernyataan yang mendorong penangkapan aktivis hanya karena rencana aksi demonstrasi perlu diluruskan secara tegas. Dalam pandangan Mohamad Saiful Rizal, sikap tersebut tidak hanya berlebihan, tetapi juga berpotensi mencederai prinsip dasar demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat di ruang publik.
Menurut Rizal, melabeli aktivis sebagai “pengadu domba” atau “pembuat gaduh” tanpa dasar yang objektif justru mencerminkan kegagalan dalam memahami esensi kritik sebagai bagian dari kontrol sosial. Demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara, selama dilakukan secara damai dan sesuai aturan. Upaya membungkamnya dengan ancaman penangkapan justru berisiko memperkeruh situasi, bukan meredamnya.
Ia menegaskan bahwa negara seharusnya hadir sebagai penjamin ruang dialog, bukan sebagai alat represi terhadap suara yang berbeda. Kritik dan aksi massa, kata Rizal, adalah indikator bahwa masyarakat masih peduli terhadap kondisi sosial dan kebijakan publik. Jika setiap perbedaan pandangan direspons dengan pendekatan hukum yang represif, maka yang terbangun bukan stabilitas, melainkan ketakutan kolektif.
Lebih jauh, Rizal mengingatkan bahwa aparat penegak hukum perlu bertindak proporsional dan profesional. Penegakan hukum tidak boleh didasarkan pada persepsi sepihak atau tekanan tertentu, melainkan pada fakta dan ketentuan yang jelas. Ia juga mengajak semua pihak untuk menahan diri dari narasi yang memperkeruh keadaan, serta mengedepankan dialog terbuka sebagai jalan penyelesaian.
“Jangan sampai demokrasi kita mundur hanya karena ketidaknyamanan terhadap kritik. Aktivis bukan musuh negara, mereka adalah bagian dari masyarakat yang ingin didengar,” tegas Rizal, pada Kamis (30/4/2026).
Dengan demikian, penolakan terhadap wacana kriminalisasi aktivis bukan sekadar pembelaan terhadap individu atau kelompok tertentu, melainkan bentuk komitmen untuk menjaga ruang demokrasi tetap sehat, terbuka, dan berkeadilan. Buatkan pilihan judul
