INVESTIGASI.IN~KEPAHIANG, BENGKULU.
Aroma dugaan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Kampung Bogor, Kecamatan Kepahiang,Kabupaten Kepahiang,Provinsi Bengkulu”kian memanas.
Menindaklanjuti laporan warga , Tim Inspektorat Kabupaten Kepahiang yang dipimpin langsung oleh Inspektur Pembantu (Irban) 1 ” turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan fisik (cek fisik) bangunan kandang dan populasi ternak kambing, Rabu (12/08/2026).
Langkah tegas ini diambil menyusul pemanggilan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Kampung Bogor, Andi Saputra, oleh pihak Inspektorat beberapa hari lalu”Dalam keterangan sebelumnya, Andi Saputra selaku Ketua TPK mengeklaim bahwa anggaran untuk pembuatan bangunan kandang menelan biaya sebesar Rp70 juta’
Sementara untuk pengadaan hewan ternak, TPK mengalokasikan dana fantastis senilai Rp67,5 juta untuk membeli 27 ekor kambing, atau setara dengan Rp2,5 juta per ekor”Namun, fakta yang ditemukan Tim Inspektorat di lapangan justru memicu tanda tanya besar dan berbanding terbalik dengan klaim TPK”Dari total 27 ekor kambing yang dianggarkan, TPK berdalih sisa kambing saat ini hanya 18 ekor, dengan rincian 1 ekor mati akibat virus dan sisanya sakit.
Ironisnya, hasil investigasi lapangan langsung pada beberapa waktu lalu justru menemukan hanya tersisa 7 ekor kambing di lokasi”
Terlihat Kambing yang dibeli dengan harga Rp2,5 juta per ekor tersebut kondisinya sangat memprihatinkan, berukuran tubuh kecil, dan tidak jelas jenis varietasnya, sehingga dinilai tidak sepadan dengan nilai anggaran yang dicairkan”hal ini memicu tanda tanya serius.
Petugas Inspektorat melakukan pengukuran ulang dimensi bangunan kandang guna menghitung volume riil material untuk mencocokkannya dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai Rp70 juta yang dinilai janggal ” Selama proses inspeksi, Tim Inspektorat fokus melakukan verifikasi silang dokumen data keuangan bersama Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Kampung Bogor”Petugas memeriksa dan menghitung satu per satu sisa populasi kambing yang ada di lokasi”
Temuan awal ini semakin memperkuat indikasi adanya mark-up (penggelembungan harga) dan ketidaksesuaian spesifikasi barang yang diduga melibatkan TPK, perangkat desa, serta pihak terkait”Jika penyimpangan ini terbukti, pemalsuan laporan pencairan fisik tersebut berpotensi kuat memenuhi unsur tindak pidana korupsi penyelewengan uang negara.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak Inspektorat Kabupaten Kepahiang masih merampungkan penghitungan kerugian negara dan belum merilis Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) resmi. Meski demikian, inspeksi mendadak ini menjadi sinyal kuat bahwa aparat pengawas internal pemerintah (APIP) berkomitmen penuh mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran ketahanan pangan di tingkat desa tersebut.
Investigasi. In
