Investigasi.in |JAKARTA – Audiensi antara perwakilan warga Banyuwangi dengan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Kehutanan menjadi perhatian publik nasional. Dalam pertemuan yang digelar Rabu (29/4/2026), pihak Gakkum menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan persoalan lingkungan dan kehutanan.
Perwakilan Gakkum berinisial FR menegaskan bahwa pihaknya telah menerima aduan tersebut dan akan memprosesnya sesuai prosedur yang berlaku. Ia juga menyebut telah berkoordinasi dengan sejumlah pejabat internal guna memastikan penanganan laporan berjalan optimal.
“Kami menerima aduan dari teman-teman Banyuwangi dan akan menindaklanjutinya. Data yang masuk akan kami verifikasi kembali secara menyeluruh. Nanti akan ada undangan audiensi lanjutan untuk menyampaikan perkembangan,” ujar FR di hadapan awak media.
Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal awal keterbukaan pemerintah pusat dalam merespons aspirasi masyarakat, khususnya terkait dugaan kerusakan lingkungan dan pengelolaan kawasan hutan di Banyuwangi.
Namun, audiensi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus. Suasana sempat memanas ketika terjadi adu argumen antara perwakilan warga dan pihak kementerian. Ketegangan dipicu oleh pernyataan yang menyebut kehadiran sejumlah awak media secara bersamaan di lingkungan kementerian dapat dipersepsikan sebagai bentuk aksi demonstrasi.
Pernyataan tersebut langsung menuai protes dari kalangan jurnalis. Mereka mempertanyakan dasar regulasi yang digunakan, mengingat aktivitas peliputan merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang.
Menanggapi polemik itu, FR tidak memberikan penjelasan rinci dan menyatakan bahwa klarifikasi akan disampaikan oleh bagian hubungan masyarakat kementerian. Sikap tersebut justru memunculkan pertanyaan lanjutan terkait kejelasan aturan yang dimaksud.
Selain itu, istilah “kegaduhan” yang sempat disebut dalam forum juga menjadi sorotan. Sejumlah wartawan meminta penjelasan apakah yang dimaksud merujuk pada tindakan tertentu atau sekadar persepsi situasional. Hingga pertemuan berakhir, belum ada penjelasan resmi terkait hal tersebut.
Di sisi lain, perwakilan warga Banyuwangi, M. Yunus Wahyudi, menegaskan komitmen pihaknya untuk terus mengawal proses tindak lanjut laporan yang telah disampaikan sejak lama.
Ia mengingatkan agar pernyataan dari pihak Gakkum tidak berhenti pada tahap koordinasi semata, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret di lapangan.
“Kami berharap ini bukan sekadar janji. Persoalan ini sudah kami perjuangkan sejak 2022. Tim Info Warga Banyuwangi bersama Amir Ma’ruf Khan sudah pernah menyampaikan laporan resmi sebelumnya,” tegas Yunus.
Yunus juga memperingatkan bahwa jika tidak ada perkembangan nyata dalam waktu dekat, masyarakat Banyuwangi siap menggelar aksi dengan skala yang lebih besar.
“Kalau tidak ada tindakan konkret, kami pastikan akan turun ke jalan dengan massa yang lebih besar. Ini bukan sekadar audiensi, tapi perjuangan untuk kepastian,” tambahnya.
Menutup pertemuan, FR menyampaikan komitmen bahwa pihaknya tetap membuka ruang komunikasi dengan masyarakat serta siap menerima dan memproses aduan sebagai bagian dari kemitraan antara pemerintah dan publik.
“Kami siap menerima kembali aduan dari teman-teman Banyuwangi. Kami tunggu perkembangan selanjutnya,” ujarnya.
Audiensi ini menjadi sorotan karena tidak hanya menyangkut substansi laporan lingkungan dan kehutanan, tetapi juga menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap peran media dalam mengawal isu publik secara independen.
