Bantuan Beras Bulog di PALI Diwarnai Aksi Bentak Petugas Kelurahan Pasar Bhayangkara. Warga: Kasar Nian!
PALI, INVESTIGASI.IN – Program penyaluran bantuan pangan beras Perum Bulog dari Dinas Ketahanan Pangan yang sejatinya digulirkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, justru menuai sorotan tajam di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Sumatra Selatan. Proses birokrasi baru berbasis digital melalui sistem pindai kode QR (QR Code) dinilai menjadi momok yang menyulitkan dan memperlambat warga untuk mengambil hak mereka, pada sabtu, 26/8/2026.
Kondisi di lapangan semakin diperparah oleh buruknya etika pelayanan dari oknum petugas Kelurahan Pasar Bhayangkara penyalur yang dinilai tidak simpatik dan tidak humanis. Salah satu gelombang keluhan mendalam datang dari para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten PALI.
Penerapan teknologi digital yang tidak dibarengi dengan kesiapan edukasi, serta diperparah oleh minimnya keramahan petugas di lapangan, sukses memicu kekecewaan mendalam bagi masyarakat kecil.
⚠️ Gagap Teknologi di Meja Pelayanan: Niat Transparansi yang Menyulitkan
Penerapan teknologi pindai kode QR dalam pendistribusian beras bantuan ini sedianya ditujukan oleh pemerintah demi memastikan transparansi dan akurasi data agar bantuan tepat sasaran. Namun, realitas di meja pelayanan menunjukkan jurang pemisah yang lebar antara regulasi di atas kertas dan kondisi nyata di lapangan.
Banyak warga, terutama yang sudah berusia lanjut (lansia) atau mereka yang tidak memiliki perangkat telepon pintar (smartphone) yang memadai, merasa kebingungan dan frustrasi dengan prosedur baru ini. Akibatnya, antrean panjang yang mengular kerap terjadi di lokasi pembagian.
Berdasarkan pantauan, kemacetan antrean tersebut bukan disebabkan oleh habisnya stok beras, melainkan akibat lambatnya proses verifikasi, ketidaktahuan warga mengenai mekanisme digital, hingga gangguan teknis pada sistem pemindaian. Tak jarang, warga harus berdiri menunggu hingga berjam-jam di lokasi hanya demi mendapatkan sekarung beras bantuan.
❌ Pelayanan Kasar Staf Kelurahan Pasar Bhayangkara Jadi Catatan Merah
Di tengah rumitnya sistem verifikasi digital yang harus dihadapi warga, masalah ini kian runyam dengan buruknya kualitas pelayanan dari staf panitia pembagian di Kantor Kelurahan Pasar Bhayangkara. Warga sangat menyayangkan perlakuan kasar, ketus, dan tidak ramah yang mereka terima justru di saat mereka sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan bimbingan untuk memindai kode QR.
Kekecewaan ini diungkapkan langsung oleh salah seorang warga penerima manfaat berinisial (I) dan seorang bapak-bapak berinisial (E). Menggunakan bahasa daerah setempat yang sarat akan rasa dongkol, mereka membeberkan bagaimana perlakuan tidak menyenangkan dari para oknum petugas tersebut.
“Alangke buruknyo pelayanan staf panitia di kantor kelurahan Pasar Bhayangkara ini, kasar nian, melayani warga pake nyegak-nyegak (membentak-bentak),” ungkap (I) dan (E) dengan nada penuh kekecewaan saat diwawancarai di lokasi pembagian.
Menurut keduanya, warga yang datang ke kantor kelurahan pada dasarnya adalah masyarakat prasejahtera yang sedang membutuhkan bantuan pemerintah. Sudah selayaknya mereka mendapatkan perlakuan yang layak, sopan, dan humanis. Alih-alih dibimbing dengan sabar saat mengalami kendala sistem, warga justru dihadapkan pada respons yang ketus, emosional, dan tidak sabaran dari para oknum petugas kelurahan.
💡 Desakan Evaluasi Total Tata Kelola Pelayanan Publik di PALI
Insiden ini menjadi catatan merah dan tamparan keras bagi tata kelola pelayanan publik di tingkat kelurahan Pasar Bhayangkara, khususnya di wilayah Kabupaten PALI. Warga mendesak agar pihak kelurahan tidak tutup mata dan segera melakukan evaluasi total terhadap performa, etika kerja, serta perilaku para staf kepanitiaan yang diterjunkan langsung di lapangan.
Masyarakat meminta dengan tegas agar dinas terkait beserta aparat kelurahan Pasar Bhayangkara memberikan pembekalan dan pelatihan etika pelayanan publik (public service) kepada para petugas sebelum ditempatkan di garis depan pelayanan.Ke depannya, warga berharap para staf panitia bisa mengubah tabiat mereka menjadi lebih ramah, penyabar, serta mengedepankan fungsi pelayanan yang tulus dan mengayomi.
Bagaimanapun juga, program bantuan sosial berskala nasional seperti ini tidak boleh hanya sukses di atas kertas atau secara administratif semata. Program ini harus mampu memberikan kenyamanan, kedamaian, dan kesan yang baik bagi masyarakat kecil yang berhak menerimanya.(Moy)
