Mediainvestigasi.in
Banyuwangi – Pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi menjadi sorotan masyarakat. Proyek yang disebut sebagai salah satu program pendidikan andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut diduga menggunakan material pasir dan sirtu yang berasal dari aktivitas tambang ilegal di wilayah Banyuwangi.
Proyek yang berdiri di atas lahan milik PDAU seluas sekitar 6,5 hektare itu disebut memiliki nilai anggaran mencapai Rp250 miliar. Saat ini pembangunan masih berlangsung dengan aktivitas alat berat serta lalu lalang truk pengangkut material menuju lokasi proyek.
Namun aktivitas tersebut juga menimbulkan keluhan warga. Truk pengangkut material kerap menumpahkan pasir dan sirtu di jalan yang dilalui. Akibatnya, ketika cuaca panas jalan dipenuhi debu tebal, sedangkan saat hujan turun jalan berubah menjadi licin dan berlumpur. Kondisi jalan yang menjadi geronjal akibat material yang tercecer juga dinilai membahayakan pengguna jalan.
Di tengah persoalan itu, muncul dugaan bahwa material yang digunakan dalam proyek berasal dari aktivitas tambang ilegal di sejumlah titik di Banyuwangi.
Seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut bahwa YT diduga menjadi sosok yang berada di balik pengendalian pasokan material proyek tersebut. Dalam menjalankan aktivitasnya, YT disebut menggandeng sejumlah pihak lain, di antaranya VF dan QQ yang menurut sumber tersebut memiliki peran dalam pengamanan dan operasional aktivitas di lapangan.
Sumber tersebut juga menyebut adanya dugaan bahwa pihak-pihak tersebut memiliki kedekatan dengan oknum aparat penegak hukum sehingga aktivitas tambang yang dipersoalkan itu disebut-sebut dapat berjalan tanpa hambatan.
“Yang jadi pertanyaan masyarakat, ini proyek negara, proyek strategis nasional yang membawa nama Presiden. Tapi kenapa justru diduga menjadi penampung material dari tambang ilegal,” ujar seorang warga.
Menurut warga, kondisi ini memunculkan kesan adanya pengaturan harga, volume, hingga kualitas material yang masuk ke proyek oleh pihak-pihak tertentu.
Bahkan warga menduga praktik tersebut berlangsung secara terstruktur dan sistematis, sehingga aktivitas tambang yang dipersoalkan seolah berjalan tanpa penindakan.
“Seolah-olah semua aman saja. Padahal kalau benar itu tambang ilegal, kenapa bisa terus beroperasi untuk menyuplai proyek besar seperti ini,” kata warga lainnya.
Warga juga mempertanyakan sikap aparat penegak hukum terhadap dugaan tersebut. Mereka berharap ada penelusuran serius terhadap asal-usul material yang digunakan dalam proyek tersebut.
“Halo Kapolresta Banyuwangi, masyarakat berharap ada penjelasan. Jika memang ada aktivitas tambang ilegal yang memasok material ke proyek ini, seharusnya ada tindakan tegas,” ujar warga.
Jika dugaan tersebut benar, sejumlah kalangan menilai kondisi ini menjadi ironi besar. Proyek pendidikan yang menjadi bagian dari program prioritas Presiden justru dikhawatirkan menjadi penadah sekaligus pelindung bagi peredaran material tambang ilegal.
Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun aparat terkait di Banyuwangi belum memberikan keterangan resmi mengenai dugaan penggunaan material dari tambang ilegal tersebut.
