Ketua Koperasi Parusa Tanila Baru (PTB), Ruslan Arif Soamole, mengajak seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Buru, khususnya masyarakat yang akan bekerja di kawasan tambang emas Gunung Botak, untuk mengikuti himbauan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dengan bergabung ke koperasi resmi yang telah dibentuk pemerintah.
Menurut Ruslan, langkah pemerintah menata aktivitas pertambangan melalui koperasi merupakan solusi terbaik agar masyarakat tetap bisa bekerja secara legal, aman, dan memperoleh manfaat ekonomi yang jelas tanpa harus terlibat dalam aktivitas tambang ilegal.
“Kami mengajak seluruh masyarakat Buru, khususnya yang ingin bekerja di Gunung Botak, agar mengikuti himbauan bapak gubernur untuk bergabung dengan koperasi resmi. Ini demi kebaikan bersama dan masa depan masyarakat Buru,” kata Ruslan, Jumat (22/5).
Ia menegaskan, kebijakan pemerintah saat ini bukan untuk menutup mata pencaharian masyarakat, tetapi justru membuka ruang agar aktivitas pertambangan dapat berjalan tertib dan memberikan dampak kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat lokal.
Ruslan juga meminta masyarakat, terutama kalangan adat dan pemuda di Pulau Buru, agar tidak mudah terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab yang sengaja membangun opini menyesatkan terkait penataan Gunung Botak.
“Jangan mudah terhasut oleh kelompok tertentu yang ingin menciptakan situasi tidak kondusif. Apa yang dilakukan pemerintah hari ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan menyelamatkan Gunung Botak dari kerusakan yang semakin parah,” tegasnya.
Menurutnya, selama ini aktivitas tambang ilegal di Gunung Botak justru lebih banyak menguntungkan para cukong dan mafia tambang, sementara masyarakat kecil hanya menjadi penonton dan pekerja tanpa perlindungan hukum maupun jaminan keselamatan.
Karena itu, ia menilai langkah Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menata kawasan Gunung Botak melalui koperasi merupakan keputusan yang tepat dan harus didukung seluruh elemen masyarakat.
“Kalau dikelola secara resmi melalui koperasi, masyarakat bisa bekerja dengan tenang, pemerintah daerah mendapat manfaat, dan lingkungan tetap dijaga. Ini yang harus dipahami bersama,” ujarnya.
Ruslan menambahkan, koperasi hadir sebagai wadah resmi untuk memastikan masyarakat lokal menjadi bagian utama dalam pengelolaan tambang, bukan lagi pihak yang hanya dimanfaatkan oleh kepentingan kelompok tertentu.
Ia berharap seluruh masyarakat Pulau Buru dapat bersatu menjaga stabilitas dan mendukung program pemerintah demi terciptanya tata kelola pertambangan yang legal, tertib, dan berkeadilan di Gunung Botak.
“Ini momentum untuk memperbaiki keadaan. Jangan lagi ada konflik atau provokasi. Mari sama-sama mendukung pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Buru ke depan,” pungkasnya.
