NAMLEA-MALUKU – salah satu aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Investigasi Nasional Independen dikabarkan telah melakukan intervensi terkait pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sanleko, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Intervensi ini muncul setelah adanya dugaan penyimpangan dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana desa yang dialokasikan untuk pengembangan BUMDes Sanleko.

Aktifis yang enggan disebutkan namanya ini menyatakan keprihatinannya atas laporan masyarakat Desa Sanleko mengenai operasional BUMDes yang tidak jelas dan minimnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran. “Kami menerima aduan dari warga terkait BUMDes Sanleko yang diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya, padahal alokasi dana desa untuk BUMDes cukup besar,” ujarnya.

Beberapa poin yang menjadi sorotan utama LSM tersebut antara lain:
Kurangnya Laporan Keuangan: BUMDes Sanleko disebut belum pernah mempublikasikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat, menimbulkan tanda tanya besar tentang arus kas dan penggunaan dana.
Aktivitas Usaha Tidak Jelas: Meskipun telah mendapatkan suntikan modal dari dana desa, jenis usaha yang dijalankan BUMDes Sanleko tampak stagnan atau bahkan tidak aktif, sehingga tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli desa (PADes) maupun kesejahteraan warga.
Dugaan Nepotisme: Terdapat indikasi bahwa beberapa pengurus BUMDes memiliki hubungan kekerabatan dengan perangkat desa, yang memicu kekhawatiran akan praktik nepotisme dalam pengelolaan aset dan keuangan BUMDes.

Menanggapi hal ini, LSM ini mendesak agar Pemerintah Desa Sanleko segera melakukan audit menyeluruh terhadap BUMDes, melibatkan Inspektorat Daerah, dan memastikan adanya transparansi penuh kepada publik. Mereka juga menyerukan agar aparat penegak hukum turut serta mengawasi penggunaan dana desa untuk BUMDes guna mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Desa Sanleko maupun pengelola BUMDes terkait intervensi dan tudingan yang dilayangkan oleh LSM tersebut. Masyarakat Desa Sanleko berharap agar permasalahan ini segera ditindaklanjuti demi terciptanya pengelolaan dana desa yang akuntabel dan bermanfaat bagi kemajuan desa.

Mediainvestigasi.in

Banyuwangi-21-2-2025-Kasus seorang siswa yang hilang saat menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL) di laut lepas kini menjadi sorotan tajam publik dan media. Peristiwa tragis tersebut memicu pertanyaan mendalam terhadap tanggung jawab sekolah dalam menjamin keselamatan murid saat kegiatan di luar lingkungan sekolah.

Menurut laporan, korban yang mengikuti PKL di atas kapal tidak lagi ditemukan setelah kegiatan operasional di laut berjalan. Kejadian ini tidak hanya menimbulkan duka bagi keluarga, tetapi juga kritik keras dari masyarakat tentang standar keselamatan yang diterapkan oleh pihak sekolah dan pihak penyelenggara PKL.

Pengamat pendidikan dan keselamatan kerja menilai bahwa peristiwa siswa hilang di laut bukan sekadar insiden, tapi merupakan alarm serius terhadap lemahnya prosedur mitigasi risiko dan pengawasan oleh institusi pendidikan, khususnya ketika kegiatan siswa dilakukan di lingkungan penuh risiko tinggi seperti perairan laut.

Keluarga korban dan sejumlah pihak menuntut penjelasan resmi dari sekolah mengenai:

Sejauh mana persiapan mitigasi risiko yang dilakukan sebelum PKL.

Apakah sekolah benar-benar memverifikasi keselamatan dan kompetensi pihak ketiga (kapal/mitra PKL).

Laporan formal yang wajib dibuat setelah kejadian ini terjadi.

Desakan ini datang karena menurut narasi yang beredar, sekolah dinilai belum memberikan penjelasan memadai kepada keluarga termasuk laporan resmi ke dinas pendidikan setempat atau aparat penegak hukum. Situasi tersebut justru memperdalam luka keluarga serta memicu kekhawatiran di kalangan orang tua siswa lain.

Kasus ini menjadi babak baru dalam diskusi nasional mengenai tanggung jawab lembaga pendidikan terhadap keselamatan peserta didik, terutama dalam kegiatan praktik di luar sekolah. Banyak pihak meminta revisi ketat terhadap regulasi serta penguatan SOP keselamatan PKL agar tragedi serupa tidak terulang kembali.

Mediainvestigasi.in

Banyuwangi — Kepala BPKAD Banyuwangi, Samsudin, menegaskan bahwa mekanisme transaksi saham yang melibatkan aset pemerintah daerah telah mengikuti ketentuan pasar modal serta perlindungan data investor sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan.

Menurutnya, dalam praktik di bursa efek, pialang hanya bertugas menghubungkan penjual dan pembeli. Karena itu, pihak penjual tidak selalu mengetahui identitas pembeli secara langsung. Ia juga menyampaikan bahwa nilai objek transaksi yang besar membuat pembeli umumnya berasal dari kalangan korporasi.

Samsudin menjelaskan bahwa perlindungan data investor merupakan bagian dari ketentuan yang dijalankan oleh penasihat investasi pemerintah daerah. Ia menambahkan, apabila tidak ada agenda lain, pihaknya telah menawarkan solusi berupa gelar perkara melalui jalur pengadilan agar persoalan dapat diselesaikan secara terbuka dan tidak berlarut-larut.

Ia juga menegaskan bahwa Bahana Sekuritas merupakan penasihat investasi yang ditunjuk Pemerintah Daerah sesuai regulasi, dan posisinya sebagai pejabat daerah tetap sebagai pelayan masyarakat Banyuwangi.

Di sisi lain, masyarakat sipil dan media menyoroti pentingnya keterbukaan informasi karena transaksi tersebut berkaitan dengan aset daerah dan uang publik. Mereka merujuk pada ketentuan keterbukaan informasi publik serta pengelolaan barang milik daerah yang dinilai memberi ruang bagi publik untuk mengetahui pihak pembeli saham, nilai transaksi, serta dasar kebijakan diskon.

Permintaan tersebut diarahkan kepada BPKAD Banyuwangi agar memberikan keterangan resmi guna menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.

penjelasan sebelumnya yang pernah disampaikan oleh Cahyanto Hendri wahyudi  mengenai mekanisme transaksi di sektor sekuritas.(SK)

BANYUWANGI — Ketua Macan Asia Indonesia, Slamet Hariyadi, melontarkan kritik keras terhadap maraknya aktivitas tambang galian C di Banyuwangi yang diduga tidak mengantongi tahapan perizinan lengkap. Ia menilai pembiaran terhadap praktik tersebut berpotensi memperluas kerusakan lingkungan sekaligus merusak wibawa penegakan hukum.
“Kerusakan lingkungan sudah nyata. Namun penindakan belum terlihat. Ada kesan hukum tumpul ke atas, runcing ke bawah,” tegas Slamet.
Menurutnya, apabila kondisi ini terus dibiarkan, dampak ekologis dan sosial akan semakin meluas—mulai dari degradasi kawasan, kerusakan infrastruktur desa akibat lalu lintas angkutan tambang, hingga gangguan kesehatan masyarakat karena debu dan kebisingan. Ia menegaskan bahwa keadilan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik terhadap pelaku usaha kecil maupun aktivitas tambang berskala besar yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Slamet juga mempertanyakan langkah konkret aparat penegak hukum, khususnya Polresta Banyuwangi, dalam melakukan penertiban dan penindakan. Ia menekankan pentingnya transparansi, profesionalitas, dan keberanian institusi penegak hukum dalam menjaga marwah hukum serta kepercayaan publik.
Lebih jauh, ia menilai persoalan tambang ilegal bukan semata tanggung jawab kepolisian. Pemerintah daerah, DPRD, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers disebut memiliki peran strategis dalam mengawal tata kelola sumber daya alam yang berintegritas. Tanpa komitmen kolektif, pembiaran berisiko melahirkan preseden buruk yang merugikan masa depan daerah.
Banyuwangi selama ini dikenal sebagai daerah progresif di sektor pariwisata, pertanian, dan ekonomi kreatif. Citra tersebut, kata Slamet, tidak boleh ternodai oleh praktik tambang ilegal yang bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan dan biaya sosial yang ditimbulkan dinilai jauh lebih besar daripada keuntungan jangka pendek yang dinikmati segelintir pihak.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat bersatu memperkuat komitmen terhadap hukum dan kelestarian lingkungan. Penegakan hukum yang konsisten diyakini akan menciptakan iklim investasi yang sehat—melindungi pelaku usaha yang patuh aturan sekaligus menutup ruang bagi praktik ilegal.
“Banyuwangi harus berdiri di atas integritas. Saatnya tegas, saatnya bertindak, demi daerah yang berdaulat atas hukum dan lestari bagi generasi mendatang,” pungkasnya.

Namlea – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru, Halija Wael dan stafnya melakukan bersih-bersih peralatan Alat kesehatan (Askes) yang tidak bisa lagi dipakai di rumah sakit. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD.

Menurut Halija Wael selaku direktur RSUD Namlea ketika dikonfermasi mengatakan bahwa pembersihan peralatan Askes ini dilakukan setelah  evaluasi dan identifikasi terhadap peralatan yang masih bisa digunakan dan yang sudah tidak bisa dipakai lagi. “Kami ingin memastikan bahwa peralatan yang digunakan di rumah sakit ini aman dan efektif untuk pasien,” ujarnya

Pembersihan peralatan Alat kesehatan ini juga dilakukan untuk memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD. “Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat,” tambah Ija

Peralatan Askes yang tidak bisa dipakai lagi akan segera dibuang dan digantikan dengan peralatan yang lebih modern dan efektif. RSUD kabupaten buru juga akan melakukan pelatihan bagi staf untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dalam menggunakan peralatan yang baru.

Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir dan tetap menggunakan fasilitas kesehatan di RSUD dan ” RSUD juga menyediakan kotak aduan dan selebaran aduan yang boleh di isi kalau pelayanan RSUD tidak memuaskan, RSUD siap menerima kritikan demi perbaikan pelayanan kesehatan, ujarnya