INVESTIGASI.IN # Denpasar – Bali || Sidang praperadilan perkara Kepala Kantor Wilayah BPN Bali, Made Daging, yang digelar di Pengadilan Negeri Denpasar pada Rabu (4/2/2026), dinilai semakin memperkuat posisi pemohon. Persidangan tersebut mengungkap bahwa penetapan tersangka diduga tidak memiliki landasan hukum yang sah, seiring penggunaan pasal yang telah kehilangan kekuatan hukum.Kuasa hukum pemohon, Gede Pasek Suardika, menyebut keterangan ahli hukum pidana, Dewi Bunga dari Universitas Sugriwa, membuka secara terang duduk perkara. Menurutnya, ahli menegaskan bahwa pasal yang digunakan penyidik tidak lagi berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga secara normatif penyidikan seharusnya dihentikan.

“Ahli sudah menjelaskan secara jelas bahwa pasal yang dipakai sudah tidak berlaku. Konsekuensinya, perkara ini gugur demi hukum dan wajib dihentikan,” ujar Gede Pasek kepada wartawan.

Ia menambahkan, berdasarkan aturan yang berlaku, penyidik berkewajiban menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Bahkan, pihaknya telah mengajukan permohonan resmi kepada Polda Bali sebelum ketentuan tersebut efektif berlaku.
“Kami sudah mengirimkan surat resmi. Namun klien kami justru kembali diperiksa. Karena itu, jalur praperadilan kami tempuh,” katanya.

Lebih jauh, Gede Pasek menilai pemaksaan penetapan tersangka berdasarkan pasal yang telah gugur berpotensi merugikan negara sekaligus mencederai hak konstitusional warga. Menurutnya, regulasi terbaru secara tegas mengikat penyidik untuk menghentikan perkara yang kehilangan dasar pidana.

“Jika kewajiban itu diabaikan, konsekuensinya bukan hanya etik, tetapi juga bisa berimplikasi pidana,” tegasnya.
Ia juga mengkritisi proses pemeriksaan yang dinilai keluar dari substansi perkara. Menurutnya, fokus penyidikan tidak lagi pada keabsahan dokumen, melainkan justru mengarah pada pengumpulan data lain yang tidak relevan.

“Yang dipertanyakan bukan lagi asli atau palsu dokumen, tetapi mencari berbagai data lain. Ini yang menjadi kekhawatiran kami,” ujarnya.

Sikap serupa disampaikan anggota tim kuasa hukum lainnya, Made Ariel Suardana. Ia menegaskan, apabila unsur kriminalisasi terbukti, proses hukum tidak berhenti pada pembatalan status tersangka.

“Tidak menutup kemungkinan pihak yang melakukan atau membiarkan kriminalisasi akan dimintai pertanggungjawaban pidana,” katanya.

Ia menjelaskan, tim kuasa hukum akan menginventarisasi seluruh pihak yang terlibat, baik yang secara aktif mendorong proses tersebut maupun yang membiarkannya berlangsung.

“Jika poin kriminalisasi terbukti, semua pihak yang bertanggung jawab akan kami persoalkan,” ujarnya.

Saat ditanya apakah langkah hukum itu juga berpotensi diarahkan kepada aparat kepolisian, Made Ariel menyebut pihak yang saat ini berhadapan langsung dengan pemohon adalah Polda Bali.

“Yang berhadapan langsung dengan kami adalah Polda. Maka unit terkait tentu akan dimintai pertanggungjawaban,” tegasnya.

Sidang praperadilan ini kini tidak hanya menjadi penentu sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap Made Daging, tetapi juga berpotensi menjadi preseden penting terkait batas kewenangan aparat penegak hukum dalam menerapkan pasal pidana yang telah gugur.

Putusan hakim nantinya akan menentukan apakah penyidikan dihentikan atau justru membuka babak lanjutan berupa pertanggungjawaban hukum atas dugaan kriminalisasi dalam proses penegakan hukum.(CVS)

INVESTIGASI.IN # Denpasar – Bali || Sidang praperadilan penetapan tersangka Kakanwil BPN Provinsi Bali yang digelar pada Selasa, 3 Januari 2026, sejumlah Saksi Ahli dan tim Kuasa Hukum menegaskan bahwa perkara yang menjerat Made Daging, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme administrasi negara, bukan jalur pidana.Hal tersebut terungkap dalam persidangan yang menghadirkan saksi ahli serta pernyataan penutup dari tim pembela pemohon.Ahli hukum pidana dan hukum acara pidana dari Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., menjelaskan bahwa perkara tersebut berada dalam ranah administrasi, sehingga hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir (ultimum remedium).

Menurut Prija, tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Made Daging pernah memerintahkan perusakan atau menyebabkan arsip menjadi tidak aman dan tidak utuh.

“Tanggung jawab pengelolaan administrasi telah didelegasikan kepada pegawai yang berwenang. Jika terjadi pelanggaran, pertanggungjawabannya bersifat administratif, bukan pidana,” jelasnya.

Ia juga menilai pasal yang digunakan dalam perkara tersebut telah mengalami perubahan dalam KUHP baru dan sebagian telah mengalami dekriminalisasi, sehingga penetapan tersangka dinilai tidak sah dan seharusnya dihentikan.

Sementara itu, saksi ahli lainnya, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol (Purn) Oegroseno, menegaskan bahwa persoalan pertanahan sangat rentan dikriminalisasi apabila langsung dibawa ke ranah pidana tanpa melalui mekanisme administrasi terlebih dahulu.

“Ini masalah administrasi. Semua jalur administrasi harus ditempuh dulu. Pidana itu langkah terakhir,” tegasnya di hadapan hakim.

Menurutnya, urusan pertanahan seharusnya diselesaikan terlebih dahulu oleh Badan Pertanahan Nasional. Jika ditemukan unsur pidana, barulah diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Oegroseno juga menilai tidak terdapat bukti adanya niat jahat untuk merusak atau menghilangkan arsip dalam perkara tersebut. Ia menyebut perkara ini berpotensi mengarah pada praktik kriminalisasi.

Dari pihak kuasa hukum, Gede Pasek Suardika menyatakan bahwa sejak awal pihaknya menilai perkara ini tidak layak diproses secara pidana.

Ia menegaskan bahwa kliennya bukan pelaku materiil dan tidak pernah memberikan perintah terkait dugaan perusakan arsip.
“Tidak ada perintah, tidak ada niat jahat, dan tidak ada tindakan langsung yang bisa dibuktikan kepada klien kami,” ujarnya.

Gede Pasek juga menyoroti penerapan pasal yang dinilai sudah tidak relevan, sehingga terkesan dipaksakan dan tidak mencerminkan rasa keadilan.

Pernyataan penutup disampaikan oleh anggota tim kuasa hukum, Made Ariel Suardana, yang menegaskan bahwa seluruh rangkaian pembuktian dalam sidang praperadilan mengarah pada kesimpulan bahwa perkara tersebut
bersifat administratif.

“Dari keterangan ahli, saksi, hingga bukti yang dihadirkan, semuanya menunjukkan ini bukan tindak pidana,” katanya.
Ia menambahkan, jika terdapat kekeliruan dalam pengelolaan administrasi, maka penyelesaiannya seharusnya melalui sanksi administratif, bukan pemidanaan.

“Kami melihat adanya kecenderungan kriminalisasi terhadap persoalan administrasi,” tegasnya.

*Latar Belakang Penetapan Tersangka*

Sebelumnya, penetapan tersangka terhadap Made Daging tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor TAP/60/XII/RES.1.24/2025/Ditreskrimsus/Polda Bali tertanggal 10 Desember 2025.
Tim kuasa hukum menilai proses penetapan tersebut mengandung sejumlah kejanggalan, baik dari sisi hukum maupun administrasi.

Salah satu persoalan utama adalah penggunaan pasal yang dinilai sudah tidak relevan dan berpotensi kedaluwarsa, yakni Pasal 421 KUHP lama serta Pasal 83 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Menurut tim pembela, kedua pasal tersebut tidak lagi sejalan dengan perkembangan hukum nasional, khususnya setelah diberlakukannya KUHP baru yang mengatur prinsip dekriminalisasi terhadap sejumlah perbuatan tertentu.

Selain itu, kuasa hukum juga menemukan dugaan ketidaksesuaian administrasi dalam dokumen penetapan tersangka, yang dinilai berpotensi melemahkan dasar hukum perkara
tersebut.

Atas dasar itu, tim pembela menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Made Daging tidak hanya lemah secara yuridis, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan keadilan.

Harapan Putusan Praperadilan
Menutup rangkaian sidang praperadilan, tim kuasa hukum berharap hakim dapat mempertimbangkan seluruh keterangan ahli, saksi, dan bukti secara objektif.

Mereka meminta agar penetapan tersangka terhadap Made Daging dinyatakan tidak sah dan dihentikan.

“Kami berharap putusan praperadilan ini mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak warga negara,” pungkas Made Ariel. ( CVS)

INVESTIGASI.IN # Badung – Bali || Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Badung melalui Seksi Penataan dan Pemberdayaan melaksanakan peninjauan lokasi permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan di Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Selasa (27/1/2026).Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan batas jembatan sungai yang berada pada bidang tanah yang dimohonkan.

Langkah tersebut merupakan bagian dari proses verifikasi teknis guna menjamin tertib administrasi pertanahan serta memberikan kepastian hukum terhadap status dan pemanfaatan tanah.

Kepala BPN Kabupaten Badung, I Wayan Sukiana, S.SiT., M.H., QRMP menyatakan, kegiatan lapangan tersebut melibatkan instansi terkait sebagai bentuk sinergi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan yang profesional dan akuntabel.

“Kolaborasi ini dinilai penting agar setiap keputusan teknis yang diambil selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ucapnya.

Melalui kegiatan ini, BPN Kabupaten Badung menegaskan komitmennya untuk memberikan pelayanan pertanahan yang transparan, tepat, dan berkelanjutan.

“Sekaligus nantinya bisa mendukung pembangunan daerah yang tertib dan berwawasan lingkungan,” pungkasnya.(CVS)

INVESTIGASI.IN # Denpasar – Bali || Panitia Khusus (Pansus) TRAP terus memperketat pengawasan terhadap pengalihan Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Bali Handara di kawasan Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng.

Sebelumnya Pansus TRAP melakukan inspeksi mendadak (sidak) langsung ke lokasi untuk melihat kondisi lapangan sekaligus menelusuri awal dugaan persoalan hukum yang menyertai peralihan hak tersebut kepada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

Ketua Pansus TRAP I Made Suparta, SH., MH., menegaskan kajian yang kini berjalan bukan berdasar opini, melainkan hasil temuan awal di lapangan yang harus ditindaklanjuti secara hukum.

“HGB itu ada subjek hukumnya, ada objek tanahnya, ada prosedurnya. Kalau satu saja menyimpang, itu bukan sekadar administrasi, tapi bisa masuk wilayah pelanggaran hukum,” katanya, Senin (26/01/2026)

Menurutnya, HGB bukan hak sembarangan secara normatif, HGB diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Hak ini memberi kewenangan mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya, dengan jangka waktu maksimal 30 tahun, dan dapat diperpanjang 20 tahun. Namun, tidak semua pihak bisa memegang HGB.

Hanya Warga Negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, serta berkedudukan di Indonesia yang dapat menjadi pemegang HGB.

“Jika pemegang hak tidak lagi memenuhi syarat, hukum memberi batas waktu satu tahun untuk melepaskan atau mengalihkan hak tersebut. Jika tidak dilakukan, hak itu gugur demi hukum,” terangnya.

Ketua Pansus TRAP Made Suparta juga menegaskan, letak krusial yang kini dibedah berdasarkan hasil sidak awal dan penelusuran dokumen yang sedang berjalan, mengidentifikasi sejumlah pertanyaan mendasar.

Pertama, apakah proses peralihan HGB PT Bali Handara ke perusahaan PMA telah mengikuti prosedur hukum agraria yang berlaku, termasuk mekanisme persetujuan, akta peralihan, hingga pendaftaran di kantor pertanahan.

Kedua, apa status awal tanah HGB tersebut apakah berasal dari Tanah Negara, Hak Pengelolaan, atau Hak Milik ? Status asal tanah menentukan prosedur hukum yang wajib ditempuh.

Ketiga, apakah perusahaan PMA penerima pengalihan memenuhi syarat sebagai subjek hukum pemegang HGB.

Meski berlabel PMA, badan hukum tersebut tetap harus berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Struktur kepemilikan dan legal standing menjadi perhatian.

Keempat, apakah terdapat indikasi penyelundupan hukum, yakni praktik memanfaatkan celah regulasi atau rekayasa badan hukum untuk menguasai hak atas tanah yang sejatinya dibatasi undang-undang.

Kelima, seberapa lengkap dan sah dokumen PT Bali Handara sebagai pemegang HGB sebelumnya, termasuk riwayat perpanjangan hak, izin pemanfaatan ruang, dan kesesuaian dengan tata ruang kawasan Pancasari yang dikenal sebagai wilayah resapan dan penyangga lingkungan.

Kajian Pansus ini lanjutnya, merujuk pada serangkaian regulasi kunci: UUPA 1960, PP 40/1996, PP 24/1997, PP 18/2021, hingga berbagai Peraturan Menteri ATR/BPN terkait kewenangan pemberian dan pembatalan hak atas tanah.

Ditambahkan, saat ini fokus utama kami adalah pengumpulan dan pencocokan dokumen legal, baik dari PT Bali Handara maupun perusahaan PMA penerima hak.

“Untuk saat ini, pengelolaan tanah di kawasan strategis seperti Pancasari tidak boleh bergerak di ruang abu-abu hukum,” tambahnya.(Bud)