Setelah melalui rangkaian dialog dan proses penyelesaian yang berlangsung cukup panjang terkait pemanfaatan sumber mata air di wilayah Desa Giripurno, Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu berhasil memfasilitasi tercapainya kesepakatan bersama antara masyarakat dan Yayasan Al Hikmah melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama, Balai Kota Among Tani, Rabu (31/12/2025).

Wali Kota Nurochman menegaskan bahwa fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Kota Batu bersama DPRD Kota Batu merupakan wujud kehadiran pemerintah daerah dalam memastikan pemulihan fasilitas umum dan sumber mata air di Desa Giripurno dapat diselesaikan secara menyeluruh, berkeadilan, dan berkelanjutan. Proses penyelesaian ditempuh melalui dialog, musyawarah, serta dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara Yayasan Al Hikmah dan masyarakat Desa Giripurno sebagai bagian dari kehidupan sosial yang harus saling menghormati dan menjaga keharmonisan. Dinamika yang terjadi diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama agar keberadaan lembaga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat tanpa mengganggu aktivitas sosial maupun proses belajar mengajar.

“Pemulihan fasilitas umum dan sumber air di Desa Giripurno akhirnya dapat terselesaikan. Kita patut bersyukur karena semua pihak dapat memahami hak dan kewajibannya masing-masing. Prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung harus menjadi pedoman bersama, agar sinergi dan keharmonisan antara Yayasan Al Hikmah dan masyarakat tetap terjaga,” tegas Wali Kota Nurochman.

Kesepakatan bersama tersebut merupakan hasil musyawarah antara perwakilan masyarakat Desa Giripurno, Pemerintah Desa Giripurno, DPRD Kota Batu, instansi teknis Pemerintah Kota Batu, serta Yayasan Al Hikmah sebagai tindak lanjut atas aspirasi warga terkait penguasaan dan pemanfaatan fasilitas umum berupa jalur irigasi, jalan setapak, serta sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat.

Dalam berita acara kesepakatan bersama tersebut, Yayasan Al Hikmah berkomitmen membuka kembali akses jalan dan jalur irigasi menuju sumber air dengan membongkar tembok penutup jalan dan irigasi yang menghubungkan Sumber Air Samin dan Kali Sabrang Bendo, serta mengembalikan bentuk dan fungsi irigasi sebagaimana kondisi semula sesuai dokumen kepemilikan tanah dan letter C desa.

Selain itu, Yayasan Al Hikmah juga akan membangun tembok atau pagar pembatas yang jelas antara area yayasan dan area fasilitas umum guna memberikan kepastian batas serta mencegah potensi konflik di kemudian hari. Pelaksanaan pembukaan akses dan pembangunan pembatas tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 90 hari sejak berita acara ditandatangani, dengan pengawasan dan pendampingan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Batu, Pemerintah Desa Giripurno, serta perwakilan masyarakat.

Kesepakatan juga memuat kewajiban pengembalian sejumlah sumber air, di antaranya Sumber Air Demun dan Sumber Air Abdul Salam, serta pengembalian akses jalan makam sesuai dokumen kepemilikan tanah dan letter C desa, yang pelaksanaannya diawasi oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu.

Terkait pengelolaan air tanah, disepakati bahwa Yayasan Al Hikmah hanya menggunakan satu sumur bor dan akan menutup dua sumur bor serta satu sumur galian setelah tersedia sumber air pengganti untuk kebutuhan air minum dan sanitasi masyarakat. Batas waktu penyediaan air pengganti ditetapkan paling lama enam bulan.

Kesepakatan bersama ini juga mencakup komitmen pelaksanaan reboisasi pada lahan tertentu, pengembalian fungsi sungai kering (barongan), pembuatan sumur resapan, serta pemenuhan seluruh kewajiban perizinan dan dokumen lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berita acara kesepakatan bersama tersebut ditandatangani oleh 13 pihak yang terdiri dari perwakilan Yayasan Al Hikmah, unsur masyarakat Desa Giripurno, Pemerintah Desa, BPD, kecamatan, perangkat daerah teknis, instansi pertanahan, aparat penegak ketertiban, DPRD Kota Batu, hingga Pemerintah Kota Batu, dan disepakati tanpa paksaan dari pihak mana pun sebagai pedoman pelaksanaan dan dasar legalisasi bersama.

Nurjamat (51) salah seorang warga Jalan Cempaka, RT 3, RW 6, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu mengaku kecewa dan sedih.

Pasalnya, saat meminta permohonan bantuan kaki palsu kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu, justeru luapan rasa kekecewaan yang mendalam ia rasakan.

Bak petir di siang bolong, ungkapan itu ia rasakan saat pihak Dinsos Kota Batu berkunjung ke rumahnya dengan tujuan untuk melakukan survey.

Sebelumnya, dikatakan bapak dengan dua anak ini, pihak keluarga menghubungi Dinsos Kota Batu untuk meminta bantuan berupa kaki palsu.

Namun, siapa sangka, pihak Dinsos menilai jika Nurjamat masuk ke dalam kategori warga yang mampu.

“Karena saya dinilai punya mobil, punya motor, punya laptop katanya masuk kategori unurutan ke-6, jadi tidak bisa mendapatkan bantuan. Padahal, semua itu sudah saya jual, kalau motor punya anak dan laptop juga punya anak buat kerja,” ungkapnya dengan sedih, Senin (23/12/2025) di rumahnya.

Dirinya juga mengaku heran dengan kinerja Dinsos Kota Batu, karena seperti yang dikatakan salah satu stafnya, Joko, Dinsos Kota Batu tidak memiliki anggaran.

“Ya, itu katanya tidak ada anggaran untuk bantuan kaki palsu saya, sebenarnya ini yang benar yang mana? tidak ada bantuan kaki palsu atau saya dinilai Kategori mampu? sehingga tidak mau mengeluarkan anggaran untuk warga masyarakat Kota Batu seperti saya ini?,” tanya Nurjamat dengan penuh selidik.

Sementara itu, guna keberimbangan pemberitaan atau cover both side, awak media menghubungi Dinsos Kota Batu, bermaksud melakukan konfirmasi terkait dengan permohonan bantuan kaki palsu yang dimaksud.

Kralifikasi Dinas Sosial Kota Batu

Mustakim, Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Batu menyampaikan, bahwa pihaknya butuh waktu untuk menyampaikan kepada pimpinan.

“Iya, tadi staf kami sudah kesana nanti kami assesment dulu, karena itu untuk proses evaluasi atau penilaian yang sistematis untuk memahami kondisi, kemampuan, atau kebutuhan seseorang, kelompok, atau organisasi,” jelasnya.

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk hasilnya dapat digunakan untuk membuat keputusan, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan kinerja.

“Nanti kami laporkan kepada pimpinan terkait dengan bagaimana solusinya, mohon waktu ya perkembangannya kami sampaikan lebih lanjut,” janji Mustakim.

Sebagai informasi, untuk bantuan kaki palsu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinsos Jatim telah menyediakan anggaran Rp 4,5 miliar untuk bantuan alat bantu mobilitas, termasuk prothese (kaki atau tangan palsu), bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia di Jawa Timur.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan Badan Publik, termasuk Dinas Sosial, untuk menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Informasi publik yang harus disediakan antara lain, meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan.

Dimana salah satunya tentang informasi yang terkait dengan kegiatan dan kinerja Dinas Sosial, seperti halnya dengan laporan keuangan, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat, yang artinya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat setiap saat, seperti informasi tentang anggaran dan kegiatan Dinas Sosial serta informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Dinas Sosial juga wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengelola dan menyediakan informasi publik. PPID bertanggung jawab atas pelayanan informasi publik, penyediaan informasi publik, penyimpanan informasi publik, pendokumentasian informasi publik, dan pengamanan informasi publik.

Batu – Wali Kota Batu Nurochman menegaskan komitmen Pemerintah Kota Batu dalam menjaga dan merawat kerukunan umat beragama melalui Deklarasi Kerukunan Umat Beragama yang dirangkaikan dengan Jalan Sehat Kerukunan, pada peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) Kementerian Agama ke-80, Minggu (21/12/2025).

Menurut Wali Kota Nurochman, keberagaman yang dimiliki Kota Batu merupakan kekuatan sosial yang harus terus dipelihara melalui kebersamaan dan ruang-ruang interaksi lintas iman. Ia menilai deklarasi kerukunan dan jalan sehat menjadi simbol nyata toleransi yang hidup di tengah masyarakat.

“Kerukunan bukan sekadar jargon. Ini adalah modal sosial utama Kota Batu. Kalau harmoni terjaga, masyarakat merasa aman, pembangunan berjalan, dan kehidupan sosial tetap kondusif,” ujar Nurochman.

Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot Batu berkomitmen mendukung penguatan moderasi beragama melalui kolaborasi berkelanjutan dengan Kementerian Agama, FKUB, tokoh agama, serta seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, peringatan HAB menjadi momentum memperkokoh persatuan di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

Staf Khusus Menteri Agama RI Gugun Gumilar menilai kegiatan di Kota Batu sejalan dengan kebijakan nasional penguatan toleransi dan moderasi beragama. Ia menyebut praktik kerukunan di daerah menjadi kunci menjaga stabilitas sosial secara nasional.

“Kota Batu menunjukkan bahwa kerukunan tidak berhenti pada wacana. Ini praktik nyata di ruang publik, melibatkan seluruh elemen masyarakat,” kata Gugun.

Ia menambahkan, Kementerian Agama terus mendorong penguatan trilogi kerukunan, yakni harmoni antarumat beragama, harmoni manusia dengan Tuhan, serta harmoni manusia dengan alam. Menurutnya, pendekatan tersebut relevan dengan karakter Kota Batu yang berbasis pariwisata dan lingkungan.

Deklarasi kerukunan dan jalan sehat diikuti keluarga besar Kementerian Agama, ASN lintas instansi, tokoh lintas agama, serta masyarakat umum. Hadir mendampingi Wali Kota Batu, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur Dr. K.H. Ahmad Ruji Bachtiar dan Kepala Kemenag Kota Batu Dr. H. Muhammad Zainal Arifin, Ketua TP PKK Kota Batu, Siti Faujiyah Nurochman, dan diikuti seluruh ASN dan Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama Kota Batu.