Perkara kasus dugaan praktik jual beli lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) Alun-Alun Kota Batu kian terus bergulir dan menjadi sorotan publik.

Pasalnya, beragam desakan publik dari berbagai elemen masyarakat makin menguat, menuntut persoalan ini diselesaikan hingga tuntas lewat jalur hukum.

Tak hanya itu, publik juga meminta Pemerintah Kota Batu untuk segera melakukan relokasi demi mengembalikan fungsi fasilitas umum badan jalan yang selama ini ditempati para PKL Alun-Alun Kota Batu tersebut.

Kuasa Hukum para korban sekaligus Ketua Bidang Hukum Perbakin Kota Batu, Suwito, S.H., M.H menegaskan, bahwa pihaknya sepenuhnya menyerahkan proses pengungkapan fakta hukum kepada aparat kepolisian.

Ia meminta Polres Batu untuk menelusuri siapa saja pihak yang berjanji memberikan tempat, siapa yang menerima uang, serta ke mana saja aliran dana yang diduga menjadi objek transaksi praktik ilegal tersebut.

“Untuk masalah hukum dugaan jual beli lapak PKL Alun-Alun, kami tetap mempercayakan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Siapa yang menjanjikan tempat, siapa yang menerima uang, dan mengalir kemana saja dananya, itu menjadi ruang penyelidikan Polres Batu untuk dibongkar kebenarannya,” tegasnya kepada awak media, pada Selasa (2/6/2026).

Informasi Libatkan DPRD dengan Dalih Hearing

Di sisi lain, kuasa hukum korban mengaku telah mendapat informasi, bahwa pihak-pihak yang diduga terlibat berencana mencari pembenaran atas perbuatannya.

“Informasi yang kami terima, mereka berupaya keras melibatkan DPRD Kota Batu melalui mekanisme dengar pendapat atau hearing, dalih hearing itu percuma saja, karena upaya tersebut merupakan kesalahan besar dan tidak akan membuahkan hasil apa pun,” tegasnya.

Mantan wartawan senior Malang Raya ini menambahkan, bahwa terduga pelaku jangan membuat narasi pembelaan apapun, seperti berupa klarifikasi atau melakukan hearing dengan DPRD Kota Batu.

“Ya, karena pasti pihak legislatif akan menolak permintaan itu, sebab kasus ini masih dalam proses hukum dengan penyelidikan yang hingga pada saat ini masih berjalan,” imbuhnya.

Para pihak yang tersangkut, lanjut Suwito harus menghargai proses hukum sebagai bentuk ketaatan pada aturan yang berlaku. Menurutnya, mengakui kesalahan jauh lebih terhormat jika dibandingkan berusaha menggiring opini publik.

“Lebih baik jika mereka yang bersalah berani mengakui perbuatan dan meminta maaf kepada publik maupun para korban, daripada berusaha menggiring opini ke arah lain. Menghargai proses hukum merupakan bentuk taat hukum. Mengakui perbuatan dan meminta maaf itu jauh lebih baik daripada sekadar mencari-cari pembenaran,” lanjutnya.

Pemerintah Kota Batu menyerahkan sepenuhnya penanganan hukum terkait dengan dugaan adanya praktik jual beli stan dan kios di Pasar Induk Among Tani.

Pasalnya pada saat ini, perkara tersebut sedang didalami dan ditangani secara intensif oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batu.

Berkaitan dengan pokok perkara tersebut, Pemkot Bayu berharap kasus ini menjadi pelajaran berharga agar tata kelola pasar ke depan berjalan tertib, transparan, dan jauh dari praktik yang merugikan negara maupun masyarakat.

Pelaksana Tugas (Plt.) Wali Kota Batu, Heli Suyanto, S.H., M.H menegaskan bahwa pihaknya sangat menghormati dan mengikuti alur hukum yang sedang berjalan di Kejari Batu.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, persoalan ini harus menjadi momen evaluasi besar-besaran, baik bagi kalangan pedagang maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan pasar.

Jadikan Pembelajaran bagi para ASN Pemkot Batu

“Di kejaksaan kita mengikuti saja proses hukumnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran nyata buat kita semua, baik para pedagang maupun ASN yang bertugas di pasar. Kita bertekad menghindari segala kegiatan yang mengarah pada korupsi dan menertibkan semuanya, supaya ke depan penataan pasar jauh lebih baik, bersih, dan tertib,” ujar Heli Suyanto saat dikonfirmasi awak media, pada Sabtu (30/5/2026).

Pihaknya menjelaskan, Pemkot Batu memiliki komitmen kuat untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap seluruh pasar yang ada di wilayah kota wisata ini.

“Sasarannya tak hanya Pasar Induk Among Tani saja, akan tetapi juga Pasar Pagi hingga pasar-pasar tradisional lainnya,” terangnya.

Menurutnya, prinsipnya tegas terhadap seluruh aktivitas pengelolaan, penempatan, hingga pemanfaatan aset pasar harus mengacu pada regulasi dan ketentuan pemerintah yang berlaku.

“Tidak boleh ada kebijakan di luar aturan yang membuka celah penyimpangan. Intinya, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap kegiatan harus berpegang pada peraturan. Penataan pasar akan terus kami lakukan dan perketat, supaya pengelolaan makin rapi, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Sebagai informasi, perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan dan transaksi stan serta kios Pasar Induk Among Tani ini mencuat ke permukaan setelah dokumen surat pemanggilan resmi dari Kejari Kota Batu beredar luas di grup WhatsApp (WA) Forum Peduli Kota Batu.

Berdasarkan dokumen yang beredar, proses pemeriksaan dan penyelidikan ini merujuk pada Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Batu Nomor: PRINT-342/M.5.44/Fd.1/03/2026 yang diterbitkan pada 31 Maret 2026 lalu.

Hingga pada saat ini, tim penyidik Kejari Kota Batu telah memanggil dan meminta keterangan lebih dari ratusan pihak. Mereka berasal dari berbagai unsur, mulai dari para pedagang, koordinator atau pengurus zona pasar, hingga para ASN di lingkungan Pemkot Batu yang dinilai memiliki keterkaitan dengan pengelolaan aset pasar tersebut.

Pihak kejaksaan terus mendalami alur pengelolaan, mekanisme penempatan pedagang, serta dugaan adanya transaksi ilegal yang terjadi pasca pembangunan dan peresmian pasar induk kebanggaan warga Batu tersebut.