Mediainvestigasi.in
BANYUWANGI – Kasus dugaan pengeroyokan di Desa Gintangan, Kecamatan Rogojampi, terus menuai sorotan publik. Peristiwa kekerasan yang melibatkan sekitar lima orang pelaku tersebut diduga kuat tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu konflik berkepanjangan terkait sengketa masjid yang kini tengah berproses hukum di Pengadilan Negeri Banyuwangi.
Korban diketahui mengalami luka serius di bagian wajah. Kondisinya tampak memprihatinkan, dengan bagian mata bengkak, memerah, dan diduga akibat pukulan keras saat insiden berlangsung.
Aktivis Banyuwangi, M. Yunus Wahyudi, menyampaikan bahwa konflik ini berawal dari proses gugatan yang sedang berjalan di pengadilan. Ia menilai, persoalan yang seharusnya diselesaikan secara hukum justru berujung pada aksi kekerasan di lapangan.
Menurut Yunus, objek sengketa yang dipermasalahkan sebenarnya telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat luas sebagai tempat ibadah dan menjadi milik umat secara sosial.
“Ini sudah digunakan oleh warga dan umat dalam jumlah banyak. Namun kemudian muncul klaim kepemilikan berdasarkan sertifikat, yang awalnya disebut akan diwakafkan, tetapi justru berujung pada gugatan di pengadilan,” ungkapnya.
Ia menilai, situasi tersebut memicu ketegangan di tengah masyarakat hingga akhirnya meledak menjadi aksi pengeroyokan.
Lebih jauh, Yunus juga kembali menegaskan adanya dugaan keterlibatan pihak tertentu di balik insiden tersebut, termasuk oknum pengacara yang diduga berperan sebagai penggerak.
“Kami menduga ada aktor di belakang, termasuk oknum pengacara. Ini tidak boleh dibiarkan dan harus diusut sampai tuntas,” tegasnya.
Yunus pun mendesak Kapolresta Banyuwangi agar segera mengambil tindakan tegas dan profesional dalam menangani kasus ini.
“Kami minta aparat segera bergerak cepat. Ini sudah ada korban nyata dengan luka serius. Jangan sampai hukum kehilangan kepercayaan publik,” tambahnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian serius, mengingat konflik yang melibatkan tempat ibadah berpotensi memicu gejolak sosial lebih luas jika tidak ditangani secara adil, transparan, dan menyeluruh.
Masyarakat pun berharap aparat penegak hukum tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap kemungkinan adanya dalang atau pihak yang diduga mengarahkan terjadinya aksi kekerasan tersebut.
