Investigasi.in |JAKARTA — Di tengah padatnya aktivitas ibu kota, suara dari daerah kembali mengetuk pintu pusat kekuasaan. Sejumlah perwakilan masyarakat Banyuwangi yang tergabung dalam Info Warga Banyuwangi (IWB) kembali mendatangi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Rabu (29/4/2026), membawa tuntutan yang belum kunjung menemukan kepastian.
Ketua IWB, Abi Arbain, hadir langsung di Gedung Kejagung RI, Jakarta Selatan. Kedatangannya bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk tekanan moral agar negara tidak abai terhadap dugaan perkara korupsi dan kerusakan lingkungan yang selama ini menjadi sorotan publik di Banyuwangi.
Dengan membawa dokumen serta laporan yang telah disampaikan sebelumnya, Abi menegaskan bahwa masyarakat kini menunggu keberanian aparat penegak hukum pusat untuk mengambil langkah tegas.
“Kami datang bukan untuk mencari panggung. Kami membawa kegelisahan masyarakat Banyuwangi yang ingin melihat hukum benar-benar ditegakkan,” ujar Abi Arbain di depan Gedung Kejagung.
Ia menilai penghentian perkara melalui SP3 oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi telah memicu polemik panjang serta menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat.
Menurut Abi, langkah masyarakat yang berulang kali mendatangi Kejaksaan Agung merupakan indikator bahwa persoalan di daerah belum tuntas.
“Kalau kami terus datang ke Jakarta, itu artinya ada yang belum selesai di daerah. Kejagung masih menjadi harapan terakhir masyarakat untuk mendapatkan keadilan,” tegasnya.
Lebih jauh, Abi juga menyoroti dugaan kerusakan kawasan hutan lindung yang dinilai tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Ia menyebut isu lingkungan kini telah menjadi ancaman serius yang membutuhkan perhatian langsung dari pemerintah pusat.
Menurutnya, tanpa penanganan hukum yang jelas dan transparan, kerusakan hutan berpotensi menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di masa depan.
“Hutan rusak, lingkungan terancam, tapi proses hukumnya tidak jelas. Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya. Negara harus hadir memberikan kepastian sekaligus efek jera,” ujarnya.
Gelombang kritik terhadap penanganan perkara di Banyuwangi sendiri terus menguat. Sejumlah aktivis, lembaga masyarakat sipil, hingga awak media lokal disebut ikut mengawal isu tersebut agar tidak tenggelam tanpa penyelesaian.
Fenomena warga daerah yang memilih mendatangi institusi pusat juga dinilai sebagai sinyal menurunnya kepercayaan publik terhadap sebagian proses penegakan hukum di tingkat lokal. Masyarakat kini tidak hanya menuntut penanganan perkara, tetapi juga transparansi, keberanian, dan ketegasan negara dalam menindak dugaan pelanggaran hukum, baik korupsi maupun lingkungan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait tuntutan yang disampaikan IWB. Pihak Kejaksaan Negeri Banyuwangi juga belum memberikan tanggapan atas kembali mencuatnya kritik tersebut.
