PONTIANAK – Kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Selain dampak terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat, persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah keluhan warga terhadap kualitas air PDAM yang disebut terasa asin.Minggu,(30/8)
Daeng Sabirin.C.M.d., C.B.J., C.E.J., Kaperwi Media Putra Bhayangkara Kalimantan Barat, meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan titik api dan kabut asap, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat berupa air bersih dan aman untuk kesehatan tetap terpenuhi.
“Dalam kondisi masyarakat sedang menghadapi kabut asap, kebutuhan air bersih menjadi sangat penting. Kalau air PDAM yang diterima masyarakat terasa asin atau kualitasnya tidak layak digunakan, tentu ini harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah dan pihak terkait,” tegas Daeng Sabirin.
Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa ditunda. Masyarakat membutuhkan air untuk minum, memasak, mandi, mencuci, menjaga kebersihan tubuh, serta mencegah berbagai penyakit di tengah kondisi lingkungan yang tidak sehat akibat kabut asap.
Ia meminta pemerintah daerah bersama pengelola PDAM segera melakukan pemeriksaan kualitas air dan menyampaikan hasilnya secara terbuka kepada masyarakat.
“Jangan biarkan masyarakat bertanya-tanya apakah air yang mereka gunakan aman atau tidak. Pemeriksaan laboratorium harus dilakukan dan hasilnya disampaikan secara transparan. Jika memang tidak layak digunakan untuk kebutuhan tertentu, pemerintah harus segera menyediakan alternatif air bersih bagi masyarakat,” ujarnya.
Air Bersih Harus Menjadi Prioritas
Daeng Sabirin menilai penanganan bencana karhutla harus dilakukan secara terintegrasi. Perlindungan masyarakat bukan hanya soal menyediakan masker ketika udara dipenuhi asap, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar seperti air bersih, pelayanan kesehatan dan informasi publik tersedia.
Ia mendorong pemerintah kabupaten/kota menyiapkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki apabila kualitas air perpipaan mengalami gangguan.
“Kalau masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih, pemerintah harus turun langsung. Distribusi air bersih ke wilayah terdampak harus menjadi bagian dari respons darurat,” katanya.
Selain itu, masyarakat juga membutuhkan akses pelayanan kesehatan yang mudah, khususnya bagi anak-anak, lansia, ibu hamil dan warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap.
Perlindungan Masyarakat Harus Menyeluruh
Daeng Sabirin menegaskan, penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman api. Pemerintah harus memastikan seluruh dampak yang dirasakan masyarakat ditangani secara cepat.
Mulai dari kualitas udara, ketersediaan masker, pelayanan kesehatan, kebutuhan air bersih hingga informasi mengenai kondisi lingkungan harus menjadi perhatian bersama.
“Jangan sampai masyarakat menghadapi dua persoalan sekaligus: menghirup udara yang tercemar asap dan kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah harus hadir memberikan solusi konkret,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, dinas kesehatan, PDAM, TNI-Polri serta instansi terkait lainnya.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa negara hadir melindungi mereka selama kondisi karhutla dan kabut asap berlangsung.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Api harus dipadamkan, udara harus dipantau, kesehatan harus dilindungi, dan air bersih harus dipastikan tersedia. Semua harus bergerak bersama tanpa menunggu kondisi semakin parah,” pungkas Daeng Sabirin.
(Meldianto).
