INVESTIGASI.IN | Banyuwangi, 12- Mei- 2026 — Forum Komunikasi Suara Nurani Rakyat (FOSKANU) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai serius dan harus segera mendapatkan perhatian lembaga legislatif maupun pemerintah pusat.

Kedatangan rombongan FOSKANU diterima oleh Suwito di lingkungan DPRD Banyuwangi. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana terbuka dengan pembahasan terkait dugaan pelanggaran kode etik oknum DPR serta persoalan aktivitas pertambangan yang dinilai telah berdampak terhadap kerusakan lingkungan di Banyuwangi.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Drs. H. Abdillah, H. Joni Subagyo SH MH. serta Amir Mahruf Khan yang dikenal juga dengan sebutan Raja Angkasa dan menyampaikan langsung berbagai poin penting kepada pihak DPRD Banyuwangi.
Dalam keterangannya kepada awak media, Amir menegaskan bahwa pihaknya datang membawa dua persoalan utama yang menurutnya tidak boleh dianggap sepele.

“Pertama terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh oknum DPR. Kedua terkait persoalan tambang yang menurut kami sudah sangat menggurita dan harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat hingga Presiden,” tegas Amir.

Menurutnya, praktik pertambangan di Banyuwangi saat ini tidak hanya menimbulkan polemik sosial, tetapi juga diduga kuat berkaitan dengan pelanggaran aturan mengenai tata kelola kawasan hutan dan perizinan pertambangan.

Ia menyoroti dugaan adanya mekanisme penurunan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi demi mempermudah aktivitas pertambangan. Selain itu, penggunaan skema pinjam pakai kawasan hutan juga dinilai perlu dievaluasi karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

“Cara penggunaan izin pertambangan ini diduga banyak melanggar aturan. Cara menurunkan fungsi hutan lindung menjadi hutan produksi juga perlu ditelusuri. Termasuk mekanisme pinjam pakai kawasan hutan yang patut dipertanyakan,” ujarnya.

Amir bahkan menyebut kerusakan alam yang terjadi di Banyuwangi saat ini bukan sekadar dampak biasa dari aktivitas industri, melainkan diduga terjadi akibat adanya unsur kesengajaan yang dilakukan secara sistematis.

Ia menilai terdapat pihak-pihak tertentu yang berperan sebagai aktor intelektual di balik persoalan tambang tersebut sehingga masyarakat dinilai tidak mendapatkan informasi secara utuh mengenai dampak sebenarnya terhadap lingkungan.

“Alam Banyuwangi sudah rusak. Kami melihat ada unsur kesengajaan dan ada tokoh intelektual atau dalang di belakang persoalan ini. Publik seperti dibuat tidak memahami persoalan yang sebenarnya terjadi,” kata Amir.

Dalam pertemuan itu, Amir juga menyinggung persoalan kandungan mineral di kawasan tambang yang menurutnya sejak awal tidak hanya terdiri dari satu jenis material saja. Ia mengaku memiliki jejak digital pernyataan Abdullah Azwar Anas yang pernah menyebut adanya kandungan logam lain di wilayah pertambangan tersebut saat masih menjabat sebagai Bupati Banyuwangi.

“Dulu izinnya seolah hanya untuk material tertentu, padahal kandungan logam lainnya juga banyak. Itu pernah disampaikan Azwar Anas dan kami punya jejak digitalnya,” ungkapnya.

FOSKANU meminta agar DPRD Banyuwangi tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan dan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola pertambangan.

Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah pusat dan aparat penegak hukum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh aktivitas pertambangan di Banyuwangi, mulai dari legalitas izin, penggunaan kawasan hutan, hingga dampak ekologis yang ditimbulkan.

“Kami berharap ada evaluasi total dan negara hadir dalam persoalan ini. Jangan sampai kerusakan lingkungan terus terjadi tanpa ada tindakan nyata,” tegas Amir.
Sementara itu, Suwito menyampaikan bahwa seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRD akan diterima dan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Pertemuan tersebut berlangsung cukup panjang dengan pembahasan mendalam mengenai kondisi lingkungan di Banyuwangi, tata kelola pertambangan, hingga pentingnya pengawasan terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan kelestarian alam Banyuwangi di masa depan.

Pontianak Kalbar II investigasi.in

Pontianak – Kalimantan Barat Songwriter asal Kalimantan Barat. Yan Machmud, bersiap merilis single terbaru berjudul “SAMAWA” Lagu pop romantis tersebut menggandeng Sultan Syarif Melvin Alkadri dan maestro violin Indonesia Hendri Lamiri dengan menghadirkan nuansa cinta, komitmen, dan keharmonisan rumah tangga.

Dunia musik Indonesia kembali diramaikan dengan hadirnya karya terbaru dari Yan Machmud melalui single berjudul “SAMAWA”. 

Dalam proyek tersebut, ia berkolaborasi bersama Sultan Syarif Melvin Alkadri serta Hendri Lamiri untuk menghadirkan lagu pop romantis bernuansa Melayu modern.

Lagu “SAMAWA” terinspirasi dari makna Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah yang identik dengan kehidupan rumah tangga harmonis. 

Karena itu, karya tersebut mengangkat kisah perjalanan cinta pasangan yang tumbuh bersama waktu, membangun keluarga, hingga menua dalam kebersamaan.

Menurut Yan Machmud, lagu itu tidak sekadar berbicara tentang rasa cinta, melainkan juga tentang kesetiaan dan komitmen dalam menjalani kehidupan bersama pasangan.

“SAMAWA adalah cerita tentang cinta yang tumbuh bersama waktu. Tentang pasangan yang tetap saling mencintai hingga rambut memutih dan menua bersama,” ujar Yan.

Selain mengusung nuansa pop modern, lagu tersebut turut diperkaya sentuhan violin khas Hendri Lamiri yang menghadirkan atmosfer emosional dan megah.

Sementara itu, kehadiran Sultan Syarif Melvin Alkadri dinilai memperkuat karakter Melayu Kalimantan Barat dalam aransemen musiknya.

Kolaborasi itu pun disebut menjadi salah satu proyek musik besar dari Kalimantan Barat karena memadukan unsur pop romantis modern dengan identitas budaya lokal. Di samping itu, aransemen lagu dirancang ringan, menyentuh, dan tetap berkelas sehingga mudah diterima berbagai kalangan pendengar.

Tidak hanya dirilis dalam format audio, “SAMAWA” juga akan hadir melalui video klip sinematik romantis. 

Konsep visualnya menggambarkan perjalanan cinta pasangan sejak masa muda, pernikahan, membangun keluarga, hingga menikmati masa tua bersama.

Single tersebut dijadwalkan meluncur di berbagai platform musik digital dalam waktu dekat. Bahkan sebelum resmi dirilis, lagu itu mulai menarik perhatian publik karena dinilai dekat dengan kisah kehidupan banyak pasangan serta membawa pesan tentang cinta yang mampu bertahan dalam perjalanan waktu panjang.

Melalui karya tersebut, Yan Machmud berharap “SAMAWA” dapat menjadi lagu cinta yang bukan hanya romantis, tetapi juga sarat makna mengenai kebersamaan, komitmen, dan perjalanan hidup bersama pasangan. (Tim Red)

Pontianak, Kalimantan Barat -Pemberitaan miring yang mencatut nama Budi dan menuding sebagai “preman” kini menuai kecaman keras dari sejumlah awak media dan organisasi pers di Kalimantan Barat. Narasi yang dibangun dalam pemberitaan tersebut dinilai sarat opini, tendensius,dan diduga kuat menggiring persepsi publik tanpa fakta yang utuh. Jum’at, 8/5/2026.

Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, keterangan saksi, serta konfirmasi langsung dari sejumlah awak media bersama DPD ASWIN dan DPD GWI Kalimantan Barat, tuduhan terkait adanya “penyekapan wartawan” di SPBU Jalan Dr. Wahidin disebut tidak benar dan tidak sesuai fakta yang terjadi di lokasi.

Ironisnya, pemberitaan yang dibuat oleh oknum wartawan berinisial Y dianggap telah melampaui batas profesionalisme jurnalistik. Alih-alih menyajikan informasi berimbang dan terverifikasi, pemberitaan tersebut justru dinilai membentuk opini liar dan tuduhan tidak mendasar dengan melabeli seseorang sebagai “preman” tanpa bukti yang jelas.

Media Jejak Hukum menegaskan bahwa tindakan seperti itu bukan hanya mencederai marwah pers, tetapi juga berpotensi masuk dalam dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran informasi menyesatkan kepada publik.

“Pers bukan alat provokasi, bukan alat pembunuhan karakter. Wartawan seharusnya memahami Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, bukan malah membuat berita yang menggiring opini dan memperkeruh situasi,” tegas pihak Media Jejak Hukum.

Menurut mereka, fakta di lapangan justru sangat berbeda dengan narasi yang dibangun dalam pemberitaan tersebut.Nama Budi yang selama ini dikenal masyarakattidak pernah memiliki rekam jejak seperti yang dituduhkan.

Pemberitaan sepihak tanpa verifikasi mendalam dinilai sangat berbahaya karena dapat memicu kegaduhan publik, merusak reputasi seseorang,bahkan memunculkan fitnah yang terus berkembang di tengah masyarakat.

DPD ASWIN dan DPD GWI Kalimantan Barat juga meminta agar seluruh insan pers lebih berhati-hati dalam menyusun berita serta tidak menjadikan media sebagaialat kepentingan pribadi maupun arena pembentukan opini yang menyesatkan.

“Kalau tidak berdasarkan fakta dan bukti yang valid, jangan membangun narasi seolah-olah benar.

Publik berhak mendapatkan informasi yang jernih, bukan propaganda yang dibungkus berita,” tegas salah satu perwakilan organisasi media.

Kasus ini menjadi sorotan serius dan diharapkan menjadi pelajaran penting agar dunia jurnalistik tetap berdiri di atas fakta, verifikasi, dan etika, bukan asumsi dan sensasi.

(Timred)