Pontianak Kalbar II investigasi.in
Kubu Raya- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja strategis ke Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Kubu Raya, Kalimantan Barat, pada Kamis (21/5/2026) pagi.
Kunjungan ini berfokus pada pengumpulan data komprehensif terkait Sumber Daya Manusia (SDM), sarana-prasarana (sarpras), hingga optimalisasi serapan anggaran di jajaran Polres Kubu Raya guna memastikan pelayanan publik berjalan prima, modern, dan akuntabel.
Pertemuan yang berlangsung khidmat di Aula Mapolres Kubu Raya ini dihadiri langsung oleh Anggota Kompolnas RI, Gufron, S.H.I., M.Hub.Int., didampingi Kasubbag Pemantauan dan Evaluasi SKM Kompolnas RI AKBP Dicky Hermansyah, S.H., S.I.K., M.H., Spri Anggota Kompolnas RI Ekin Natanael Tarigan, serta Staf Kompolnas RI Rehbuna Febrianto Lubis, S.H.
Kehadiran tim pengawas eksternal tersebut disambut oleh AKM Tk. III Itwasda Polda Kalbar Kombes Pol Abdul Rosid, Kapolres Kubu Raya AKBP Kadek Ary Mahardika, S.I.K., M.H., beserta seluruh Pejabat Utama (PJU) Polres Kubu Raya.
Menguji Kinerja Kepolisian yang Humanis dalam sambutannya, Kapolres Kubu Raya AKBP Kadek Ary Mahardika menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan momentum krusial dan wujud perhatian besar Kompolnas terhadap penguatan institusi kepolisian di tingkat wilayah.
Evaluasi berkala dinilai menjadi mesin penggerak utama untuk terus memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat luas.
“Kehadiran Kompolnas RI adalah bentuk perhatian dan dukungan nyata bagi kami di Polres Kubu Raya untuk terus menaikkan kelas pelayanan publik.
Ini forum yang sangat baik guna mengevaluasi potret pelayanan yang telah berjalan, agar visi kepolisian yang profesional, akuntabel, dan humanis tidak sekadar menjadi jargon, melainkan realitas yang dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Kubu Raya,” ujar AKBP Kadek Ary Mahardika.
Kadek Ary menambahkan, pihaknya membuka seluruh data operasional secara transparan agar paparan situasi yang disampaikan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi objektif bagi Kompolnas RI dalam memberikan saran perbaikan yang maksimal.
Kompolnas: Kebijakan Harus Berbasis Fakta Empiris Lapangan
Anggota Kompolnas RI, Gufron, S.H.I., M.Hub.Int., memaparkan bahwa mandat utama Kompolnas adalah membantu Presiden Republik Indonesia dalam merumuskan arah kebijakan kelembagaan serta mengawal pelaksanaan tugas Polri ke depan.
Oleh sebab itu, potret utuh mengenai dinamika kewilayahan sangat dibutuhkan agar kebijakan pusat sejalan dengan kebutuhan riil di daerah.
“Rekomendasi kebijakan yang konstruktif dan objektif tidak bisa lahir dari balik meja. Ia harus dibangun dari kondisi nyata dan empiris di lapangan.
Polres Kubu Raya ini adalah satuan kewilayahan yang relatif masih muda yang berusia kurang lebih 7 tahun. Tentu memiliki karakteristik, dinamika, tantangan, serta kebutuhan organisasi tersendiri, baik dari sisi internal maupun eksternal,” kata Gufron tegas.
Lebih lanjut, Gufron mengajak seluruh jajaran Polres Kubu Raya untuk berdialog secara terbuka mengenai tantangan multidimensi yang dihadapi.
Mulai dari aspek geografis, sosiologis, hingga konstelasi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan (Ipoleksosbudkam) yang berkembang secara dinamis di Kabupaten Kubu Raya dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas kepolisian.
“Masukan yang kami harapkan tidak terbatas pada data kualitatif atau administratif saja, melainkan hambatan operasional, potensi kerawanan, hingga harapan nyata masyarakat.
Hal ini krusial sebagai basis argumentasi kuat dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang nantinya akan kami serahkan kepada Presiden,” imbuh Gufron.
Bedah Anatomi Wilayah Hukum dan Urgensi Satpolairud dalam sesi pemaparan formal, Kapolres Kubu Raya AKBP Kadek Ary Mahardika membedah anatomi wilayah hukumnya secara menyeluruh, mencakup aspek strategis kepolisian.
Kriminologi dan Penegakan Hukum
Berdasarkan analisa dan evaluasi (anev) periodik, Kabupaten Kubu Raya menempati peringkat ketiga terkait tingkat kriminalitas di Kalbar, yang didominasi oleh kasus pencurian dan pencabulan terhadap anak di bawah umur.
Polres bersama stakeholder terkait telah melakukan langkah pencegahan masif, didukung penegakan hukum (Gakkum) Satreskrim yang sejalan dengan commander wish Kapolda Kalbar.
Di sisi lain, persentase jumlah pelaporan dan penyelesaian perkara dinilai berjalan baik tanpa kendala berarti.
Urgensi Satuan Polairud dan Geografis menilik letak geografis Kubu Raya yang didominasi kepulauan dan jalur perairan yang luas, Polres Kubu Raya mengajukan urgensi pembentukan Satuan Polairud guna memaksimalkan pengamanan wilayah perairan.
Dipaparkan pula detail spesifikasi bangunan mako, pengelolaan senjata api (senpi) dinas, serta pemenuhan riil data personel.
Fokus Lahan Gambut dan Karhutla
Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) ditempatkan sebagai fokus utama kerja kepolisian mengingat topografi Kubu Raya didominasi oleh lahan gambut yang rentan.
Selain itu, program “Gerakan Indonesia Asri” juga diakselerasi melalui sinergi aktif bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Manajemen Sosial-Ekonomi dan Lalu Lintas Memitigasi potensi gesekan sosial di sektor ekonomi, terutama konflik kemitraan perkebunan kelapa sawit antara korporasi dan warga lokal.
Di sektor jalan raya, angka kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang cukup tinggi langsung diintervensi lewat manajemen keselamatan jalan yang dikomandani oleh Satlantas.
Komunikasi Publik dan Penguatan Komunitas mengoptimalkan fungsi Bhabinkamtibmas di tengah warga, respons cepat layanan panggilan darurat 110, penggalangan intelijen yang presisi, serta menjalin komunikasi aktif dua arah bersama Tokoh Agama (Toga), Tokoh Adat (Todat), dan Tokoh Masyarakat (Tomas).
Tiga Penekanan Strategis Kompolnas demi Kepercayaan Publik
Merespons paparan komprehensif tersebut, Anggota Kompolnas RI Gufron memberikan tiga poin penekanan strategis yang wajib diimplementasikan segera oleh jajaran Polres Kubu Raya demi memperkuat kualitas pelayanan publik:
Penebalan Keamanan di Titik Rawan
Rasa aman di tengah masyarakat adalah indikator mutlak dari kehadiran negara.
Kompolnas menyoroti pentingnya peningkatan patroli, penguatan deteksi dini, dan kehadiran personel secara preventif pada lokasi-lokasi sepi dan minim aktivitas yang memiliki potensi kerawanan tinggi.
Transformasi Humas di Era Digital
Strategi komunikasi publik menjadi salah satu aspek vital.
Fungsi kehumasan Polri, khususnya melalui pemanfaatan media sosial, harus dioptimalkan untuk menyajikan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan humanis guna membangun citra positif institusi dan mengikis disinformasi di ruang publik digital.
Pelayanan Responsif dan Transparan
Kinerja kepolisian dinilai dari reaksi positif masyarakat. Tingginya angka kepercayaan publik akan menjadi modal utama keberhasilan setiap operasi kepolisian.
Oleh karena itu, pelayanan yang responsif, transparan, adil, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat wajib dikedepankan.
Kunjungan kerja ini ditutup dengan diskusi interaktif yang konstruktif antara Tim Kompolnas RI dan jajaran PJU Polres Kubu Raya.
Seluruh masukan empiris yang dihimpun dalam forum ini dipastikan akan menjadi bahan argumentasi kuat dalam merumuskan naskah rekomendasi kebijakan nasional untuk mendukung terwujudnya institusi Polri yang semakin modern dan terpercaya. (Humas_cpt_ltr2002)
Berbeda dari wisata lain, Tebing Wetan buka khusus pada malam Kamis dan malam Minggu,Lokasi ini menawarkan suasana sejuk khas pegunungan Kepahiang yang cocok untuk bersantai bersama keluarga dan teman.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas PMD Kab. Kepahiang, *Zaili Husin, S.E*. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Rohaniawan *Lendi Nusa, S.Ag*, Camat Tebat Karai *Bahrul Rozi, S.H*, PJ Kepala Desa Peraduan Binjai *Busti Indra*, serta anggota BPD yang dilantik dan warga desa.
Dalam sambutannya, Kadis PMD Zaili Husin berpesan agar anggota BPD yang baru dilantik segera membentuk kepengurusan dan menjalankan tugas pokok serta fungsi BPD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Camat Tebat Karai, Bahrul Rozi, S.H, juga mengajak seluruh anggota BPD dan pemerintah desa untuk bersinergi membangun desa secara transparan dan akuntabel.
