Investigasi.in | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali didesak untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di daerah. Puluhan aktivis dan insan media yang tergabung dalam sejumlah lembaga sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/4/2026).

Aksi ini diikuti sekitar 50 orang yang berangkat dari Banyuwangi menggunakan satu bus sejak Minggu (26/4/2026). Setibanya di Jakarta, rombongan langsung menggelar aksi tanpa jeda istirahat panjang, menunjukkan keseriusan mereka dalam mengawal isu pemberantasan korupsi.

Sejumlah lembaga yang turut serta antara lain Harimau Blambangan, IWB, BCW, dan Forsuba. Sementara dari kalangan media hadir Ganesa Abadi, Grapindo, Jurnalis Muda Domain Rakyat, serta lainnya.

Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, para aktivis menyoroti mandeknya sejumlah kasus dugaan korupsi di Banyuwangi. Mereka secara khusus mendesak KPK untuk mengambil alih penanganan kasus dugaan makan minum (mamin) fiktif yang menyeret nama Nafiul Huda dan hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan di tingkat penegak hukum daerah.

Yunus Wahyudi dari Harimau Blambangan dan Abi Arbain dari IWB menegaskan bahwa kasus tersebut telah menetapkan lima tersangka, namun hingga kini para tersangka masih bebas berkeliaran.

“Ini bentuk nyata penghinaan terhadap hukum. Status tersangka tidak berarti apa-apa jika tidak ada tindakan tegas,” tegas mereka dalam orasi.

Ketua BCW, Masruri, juga menagih komitmen KPK atas laporan dugaan penjualan saham tahun 2020 yang telah dilaporkan pihaknya pada 2024, namun hingga kini belum ada kejelasan penanganan.

“Kami mendesak KPK segera menindaklanjuti laporan kami. Jangan biarkan kasus-kasus ini menguap tanpa kepastian hukum,” ujar Masruri.

Lebih jauh, BCW menyoroti adanya dugaan kuat praktik “main mata” antara oknum penegak hukum dengan penguasa daerah yang menyebabkan berbagai kasus korupsi di Banyuwangi terkesan mandek.

“Jangan sampai Banyuwangi menjadi wilayah kebal hukum. Jangan sampai uang sogok melumpuhkan aparat penegak hukum,” seru Masruri melalui pengeras suara di depan gedung KPK.

Aksi tersebut akhirnya mendapat respons dari pihak KPK. Perwakilan massa, yakni Abi Arbain (IWB), Yunus Wahyudi (Harimau Blambangan), dan Masruri (BCW), dipersilakan masuk ke dalam gedung untuk menyampaikan langsung pokok-pokok tuntutan.

Mereka menegaskan bahwa kondisi pemberantasan korupsi di Banyuwangi saat ini “tidak baik-baik saja” dan membutuhkan intervensi serius dari KPK sebagai lembaga penegak hukum nasional.

Tuntutan utama aksi:
KPK segera mengambil alih kasus dugaan mamin fiktif Banyuwangi
KPK menindaklanjuti laporan BCW terkait penjualan saham tahun 2020
Penegakan hukum yang adil tanpa tebang pilih di Banyuwangi
Mengakhiri praktik impunitas bagi pejabat Daerah

Aksi ini menjadi peringatan keras bahwa publik terus mengawasi kinerja aparat penegak hukum, dan tidak akan diam terhadap dugaan pelemahan pemberantasan korupsi di daerah.

Investigasi.in |Jakarta, 28 April 2026 – Upaya aktivis asal Banyuwangi untuk mencari kejelasan soal alih fungsi hutan lindung di Gunung Tumpang Pitu justru berujung penghalangan. Rombongan yang dipimpin Amir Mahruf Khan dan M. Yunus Wahyudi (Harimau Blambangan) mengaku sempat tidak diperkenankan masuk ke kantor pusat Perhutani saat hendak menyampaikan aspirasi.

Insiden ini memicu kemarahan. Aktivis menilai tindakan tersebut bukan sekadar prosedur keamanan, melainkan indikasi adanya sesuatu yang sengaja ditutup dari publik.

“Kami datang baik-baik membawa aspirasi, tapi malah dihalangi. Ini patut diduga ada yang disembunyikan. Kalau bersih, kenapa takut?” tegas M. Yunus Wahyudi di lokasi.

Kedatangan mereka berkaitan dengan sorotan terhadap perubahan status sekitar 1.942 hektare hutan lindung yang diduga menjadi pintu masuk aktivitas tambang emas. Aktivis menilai kebijakan tersebut sarat masalah dan berpotensi melanggar hukum.

Amir Mahruf Khan menegaskan, tindakan penghalangan ini justru memperkuat kecurigaan publik.

“Ini bukan hanya soal lingkungan, tapi juga soal transparansi. Ketika publik dihalangi, maka wajar jika muncul dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan,” ujarnya.

Tak berhenti di situ, para aktivis langsung melontarkan peringatan keras. Mereka menyatakan siap melayangkan somasi terbuka kepada Perhutani jika tidak ada klarifikasi resmi dalam waktu dekat.

“Jika tidak ada itikad baik, kami akan tempuh jalur hukum. Somasi akan kami kirim. Ini negara hukum, bukan tempat menutup-nutupi fakta,” tambah Amir.

Aksi ini menjadi eskalasi serius dari perjuangan aktivis Banyuwangi yang kini tak lagi hanya bersuara di daerah, tetapi langsung menekan pusat. Mereka menegaskan akan terus mengawal dugaan skandal alih fungsi hutan hingga tuntas.

“Ini baru awal. Kalau akses ditutup, perlawanan akan dibuka lebih luas,” tutup Yunus.

Investigasi.in | Jakarta, 28 April 2026 – Tekanan terhadap dugaan skandal alih fungsi hutan lindung di Gunung Tumpang Pitu kian memanas. Sejumlah aktivis asal Banyuwangi, dipimpin Amir Mahruf Khan dan M. Yunus Wahyudi (Harimau Blambangan), mendatangi langsung kantor pusat Perum Perhutani di Jakarta.

Dengan nada keras, mereka menuding adanya pembiaran sistematis dalam perubahan status kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi yang kemudian membuka jalan bagi aktivitas tambang emas.

“Ini bukan kebijakan biasa. Ini dugaan pengkhianatan terhadap mandat perlindungan hutan. Hutan lindung diubah, lalu tambang masuk. Siapa yang bermain di balik ini?” tegas M. Yunus Wahyudi di depan gedung Perhutani.

Sorotan utama tertuju pada perubahan status sekitar 1.942 hektare hutan lindung sejak 2013. Aktivis menilai, keputusan tersebut bukan sekadar administratif, melainkan pintu masuk eksploitasi besar-besaran yang berpotensi merusak ekosistem dan mengancam keselamatan warga.

Amir Mahruf Khan secara terang menyebut adanya indikasi kuat pelanggaran hukum.

“Kalau alih fungsi ini tidak memiliki dasar kuat, maka ini bukan hanya cacat administrasi—ini bisa masuk kategori pelanggaran pidana. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi,” ujarnya.

Dalam aksinya, para aktivis juga menyampaikan tuntutan tegas:

Audit total terhadap perubahan status hutan lindung

Pembekuan aktivitas tambang di kawasan yang dipersoalkan

Pengusutan dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pihak terkait

Mereka juga menegaskan bahwa isu ini tidak akan berhenti di depan kantor Perhutani. Jika tidak ada respons serius, langkah hukum hingga pelaporan ke aparat penegak hukum akan ditempuh.

Aksi ini sekaligus menjadi sinyal keras bahwa perlawanan terhadap dugaan perusakan lingkungan di Banyuwangi telah naik level—dari daerah ke pusat kekuasaan.

“Jangan uji kesabaran rakyat. Kalau hukum tidak ditegakkan, kami yang akan terus bersuara sampai kebenaran dibuka,” tutup Yunus.

Investigasi.in | Jakarta, 28 April 2026 – Sejumlah aktivis asal Banyuwangi mendatangi kantor pusat Perum Perhutani di Jakarta, Selasa (28/4). Kedatangan mereka merupakan bentuk protes sekaligus desakan klarifikasi terkait alih fungsi kawasan hutan lindung di Gunung Tumpang Pitu yang kini menjadi area pertambangan.

Dalam aksi tersebut, tampak aktivis Amir Mahruf Khan dan M. Yunus Wahyudi (Harimau Blambangan) bersama beberapa rekan menyampaikan pernyataan sikap di depan gedung Perhutani. Mereka menilai telah terjadi pergeseran fungsi hutan yang semestinya dilindungi, namun justru berubah menjadi kawasan produksi yang membuka ruang eksploitasi tambang emas.

“Ini bukan sekadar perubahan status administratif, tapi menyangkut masa depan lingkungan dan keselamatan masyarakat. Kami datang untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban,” tegas M. Yunus Wahyudi di lokasi.

Para aktivis menyoroti perubahan status sekitar 1.942 hektare kawasan hutan lindung yang terjadi sejak 2013. Menurut mereka, kebijakan tersebut menjadi pintu masuk aktivitas pertambangan oleh perusahaan di bawah grup Merdeka Copper Gold.
Amir Mahruf Khan menambahkan, jika benar terjadi pelanggaran dalam proses alih fungsi tersebut, maka hal ini berpotensi masuk ranah hukum, baik administratif maupun pidana.

“Kami melihat ada indikasi pelanggaran Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Jika ini dibiarkan, maka kerusakan ekologis akan semakin meluas,” ujarnya.

Selain menyampaikan aspirasi, rombongan aktivis juga melakukan dokumentasi dan pernyataan terbuka di depan kantor Perhutani sebagai bentuk tekanan publik agar kasus ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat.
Mereka mendesak:

Dilakukannya audit menyeluruh terhadap perubahan status kawasan hutan
Penghentian sementara aktivitas tambang di area yang bermasalah
Penegakan hukum 

pihak-pihak yang diduga terlihat

Aksi ini menjadi bagian dari upaya lanjutan aktivis Banyuwangi dalam mengawal isu lingkungan, khususnya terkait keberlanjutan kawasan hutan dan dampak pertambangan terhadap masyarakat sekitar.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada kejelasan. Hutan adalah warisan, bukan untuk dikorbankan,” tutup Amir.